Pemprov: BLK Siapkan Tenaga Kerja Siap Pakai

id Sumbar Genjot BLK

Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong Balai Latihan Kerja menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai di daerah itu.

"Melalui BLK, para pencari kerja akan diberikan pelatihan untuk bidang tertentu sehingga mereka siap bersaing di dunia kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Sofyan di Padang, Rabu.

Ia mengatakan berbagai pelatihan yang diberikan BLK kepada para pencari kerja seperti pelatihan menjahit, otomotif, tata boga, dan komputer.

Setelah menguasai ilmu dan keterampilan di BLK, para pencari kerja itu diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga mereka tidak menjadi pengangguran.

Selama pelatihan, mereka dibiayai pemerintah melalui dana pelatihan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.

"Saat ini ada sembilan BLK di Sumbar. Enam di kabupaten dan kota, dua di provinsi dan satu di pusat," ujarnya.

Dalam memberikan pelatihan, BLK menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Kerja Swasta (LPKS).

"Saat ini sudah ada 320 lembaga pendidikan swasta di Sumbar dan 85 sudah terakreditasi," ujarnya.

Ia menyebutkan BLK Sumbar saat ini juga sedang menyiapkan diri agar bisa bersaing menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku mulai akhir 2015.

Salah satu langkah pemerintah, katanya, memberikan akreditasi bagi LPKS di Sumbar.

"Peluang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia akan lebih besar dengan adanya MEA, dengan adanya tenaga kerja siap pakai dari BLK, dan LPKS yang terakreditasi, maka para pencari kerja dalam negeri akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing," ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat Puji Atmoko mengatakan tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumbar mengalami penurunan pada 2015 dibandingkan dengan tahun lalu.

"Tingkat partisipasi angkatan kerja menurun dari 70,6 persen pada Februari 2014 menjadi 68,7 persen pada Februari 2015," katanya.

Minimnya lapangan kerja mengurangi insentif masyarakat untuk masuk ke dalam angkatan kerja, ujar dia. (*)