Indonesia Usulkan Harga Karbon Sesuai Kondisi Negara

Jakarta, (Antara) - Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI) Rachmat Witoelar mengusulkan harga karbon (carbon pricing) berdasarkan kapasitas dan kondisi nasional dalam Dialog antara Pebisnis dan Pemerintah untuk Perubahan Iklim di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

"Carbon pricing tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai memberikan harga atas emisi karbon tetapi harus dilihat lebih komprehensif sebagai internalisasi biaya eksternal," kata Rachmat Witoelar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Karena itu, menurut dia, sudah selayaknya prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) tersebut disesuaikan berdasarkan kapasitas dan kondisi nasional.

Mekanisme ini pun, lanjutnya, harus dilihat sebagai upaya untuk mengawal pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015--2019 yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Kegiatan yang bernama Dialog antara Pebisnis dan Pemerintah ke-2 ini merupakan pertemuan kedua dari rangkaian tiga pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Prancis sebagai persiapan perundingan perubahan iklim COP21/CMP11 pada Desember mendatang di Paris. Sesi pertama telah diselenggarakan di Paris pada Mei 2015, sesi kedua berlangsung kemarin di New York, dan sesi ketiga akan berlangsung di Tokyo pada 6 Oktober 2015.

Rangkaian Business Dialogue ini merupakan pertemuan antara para menteri yang menangani negosiasi perubahan iklim, para negosiator, dan CEO dari perusahaan internasional.

Tujuan dari rangkaian Dialog antara Pebisnis dan Pemerintah ini, ia mengatakan untuk membentuk "The Paris Alliance" yang memiliki fokus untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5--2 derajat celcius untuk mencegah dampak perubahan iklim yang sangat berbahaya, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan, dan melakukan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, ia mengatakan diskusi bisnis ini juga bermaksud untuk mendorong agar sektor swasta dapat lebih aktif pada COP21/CMP11 serta meningkatkan kerjasama sektor swasta dan pemerintah terutama di bidang pengembangan teknologi untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan topik utama yang dibahas pada Dialog antara Pebisnis dan Pemerintah sesi kedua kemarin yaitu mengenai harga karbon dan mekanismenya, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai inisiatif dan komitmen pelaku bisnis yang sudah dilaksanakan. (*)