Sumbar Fokus Kurangi Permukiman Kumuh hingga 2019

Padang, (AntaraSumbar) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengemukakan pihaknya fokus mengurangi pemukiman kumuh yang ada di provinsi itu melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) hingga 2019.

"Sejak 2010 angka kemiskinan telah berkurang, namun salah satu indikator yang perlu dituntaskan adalah mengurangi permukiman kumuh terutama di perkotaan, kata Prayitno di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu usai membuka Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengN Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman.

Menurut dia aksebilitas sarana dan prasarana dasar jika ditata akan mengurangi angka kemiskinan karena hal itu merupaka salah satu indikator pengukuran kemiskinan.

"Kami menargetkan program 100-0-100 yaitu akses air minum 100 persen, permukiman kumuh nol persen dan akses sanitasi 100 persen," ujar dia.

Ia mengatakan untuk pendanaan selain dibiayai dari APBN juga ada dana pendampingan dimana seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah akan bersama-sama ikut berpartisipasi.

"Targetnya seluruh kota yang ada di Sumbar akan bebas dari permukiman kumuh yang ditangani melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman ," kata dia

Apalagi dalam mencapai target 100-0-100 tersebut sudah ada aset yang selama ini dimiliki PNPM Perkotaan yaitu kelembagaan masyarakat, relawan yang terlatih, tenaga pendamping serta fasilitator, kata dia

Ia juga meminta masyarakat berpartisipasi dalam program pengurangan permukiman kumuh agar dapat berjalan dengan baik.

Sementara Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Suprapto menyebutkan di Sumbar ada sekitar 11 ribu hektare kawasan permukiman kumuh yang akan difokuskan untuk ditangani.

"Untuk tahun ini pola diubah, satu kecamatan ditangani secara menyeluruh ada program jalan lingkung, drainase , air bersih," ujar dia.

Sementara, Yeni salah seorang peserta menyambut baik pelaksanaan program P2KP dan berharap selain fokus menangani permukiman kumuh juga memperbanyak ruang terbuka hijau.

Panitia Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Imron menyebutkan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi antara P2KP dengan seluruh pemangku kepentingan serta pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh. (*)