Padang Aro, (Antara) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) membantu Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) sebesar Rp1 miliar untuk merehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Bantuan diperkirakan Rp15 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dan setelah dihitung hanya Rp66 unit rumah yang akan mendapatkan bantuan," kata Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan, Dahrizal di Padang Aro, Senin.
Bantuan yang akan disalurkan ini imbuhnya, berupa bahan bangunan sedangkan pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Di Indonesia kata dia, hanya ada delapan Kota/Kabupaten yang mendapatkan bantuan ini.
Sedangkan di Sumatera Barat ada tiga Kota/Kabupaten yaitu Solok Selatan, Mentawai dan Pasaman Barat.
Ia menyebutkan, hingga saat ini pihaknya sudah menerima 657 proposal dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan ini.
"Nama-nama yang diusulkan oleh pihak nagari akan kita survei sebelum bantuan ini disalurkan supaya arahnya tepat sasaran," kata dia.
Ia menambahkan, dana bantuan ini nantinya akan langsung dikirim ke rekening masyarakat yang menerima.
Sedangkan petugas kita hanya memfasilitasi pembuatan rekening," imbuhnya.
Wali Nagari Lubuak Gadang Timur, Kasri mengatakan di wilayahnya memang masih banyak rumah tidak layak huni yang butuh bantuan.
"Kita sangat bersyukur adanya bantuan ini dan berharap ada kelanjutannya sehingga setiap tahun rumah tidak layak huni bisa dikurangi," katanya. (*)
Berita Terkait
Ketum PGI : ABS SBK di Sumbar tetap membuka ruang bagi masyarakat berbeda suku dan agama
Senin, 28 November 2022 22:36 Wib
Tenaga Pendamping DD diasuransikan, Kemendes PDT-BNI Life Insurance kerjasama
Kamis, 27 Juni 2019 18:14 Wib
Kementerian PDT bantu lepaskan Tandai dari keterisolasian
Kamis, 7 Februari 2019 14:21 Wib
Mentri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi
Selasa, 23 Juni 2009 12:02 Wib
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy, Mentri Dalam Negeri Mardiyanto, Bupati Pasbar H Syahiran
Selasa, 23 Juni 2009 11:56 Wib
Menteri PDT Diminta Jadi Saksi Kasus Biak
Senin, 8 September 2014 19:46 Wib
Bupati Bengkayang Minta Kementerian PDT Dipertahankan
Kamis, 28 Agustus 2014 6:42 Wib
Kementerian PDT: Kembangkan Seni dan Budaya Daerah
Rabu, 27 Agustus 2014 5:04 Wib