Pemkab Solok Selatan Bina 60 Pekerja Anak

Padang Aro, (Antara) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) akan memberikan pembinaan terhadap 60 pekerja anak supaya mereka bisa kembali bersekolah agar masa depannya lebih baik.

"Kita punya program Pengurangan Pekerja Anak (PPA) untuk menyukseskan program keluarga harapan (PKH) dan tahun ini kita mendapat jatah dari pusat untuk membina anak yang bekerja informal sebanyak 60 orang," kata Kepala Seksi Pengawasan Hubungan Industrial dan Penyidik Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan, Nurasidin Panggabean, di Padang Aro, Kamis.

Dia mengatakan, 60 anak tersebut akan dibina melalui pra sekolah untuk mengubah pola pikir mereka supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi.

Sekarang ini imbuhnya, pihaknya sedang mempersiapkan rekomendasi untuk Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan kerja sama.

Solok Selatan sendiri kata dia, mengusulkan pengurangan pekerja anak kepada pemerintah pusat dan setelah mereka melakukan evaluasi maka disetujui 60 orang tahun ini.

Dia menyebutkan, dari 60 orang yang dibina saat ini rata-rata hanya bersekolah sampai tamat sekolah dasar.

Ia mengimbau, supaya orang tua tidak mempekerjakan anak di bawah umur karena akan mengganggu tumbuh kembangnya.

"60 anak yang akan kita bina ini sudah didata dan mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan sekolah tetapi terkendala biaya, maka melalui program ini mereka akan dibiayai hingga tamat SMA," jelasnya.

Terkait hal itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Khamislihat mengatakan untuk mengurangi pekerja anak ini pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan melihat kondisi anak tersebut.

"Pemerintah daerah harus melihat kehidupan anak yang bekerja tersebut apakah jika ia tidak bekerja tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya," kata dia.

Dia mengatakan, terkadang ada anak di bawah umur merupakan tulang punggung keluarga dalam kehidupan sehari-hari dan jika berhenti bekerja maka keluarganya tidak tahu akan makan apa.

Oleh sebab itu tinjauan langsung ke lapangan harus dilakukan dan jika anak tersebut tidak bisa berhenti bekerja maka harus diberikan solusi lebih baik.

"Kita mendukung penuh program pemerintah yang bersifat pro rakyat, tetapi mereka juga harus bekerja maksimal dengan program tersebut supaya tidak mubazir," tambahnya. (*)