Pemprov Ancam Cabut Anggaran Pengembangan Kakao Padangpariaman

Padang, (AntaraSumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengancam akan mencabut program Pengembangan Kakao Berkelanjutan dari Kabupaten Padang Pariaman karena hingga saat ini tidak mampu memenuhi kuota Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang disyaratkan.

"Hingga saat ini, Padang Pariaman baru bisa memenuhi syarat CPCL sebanyak 650 hektare dari 1.000 hektare yang diminta. Kalau sampai akhir Juni 2015, syarat itu tetap tidak bisa dipenuhi, anggaran untuk program ini di Padang Pariaman akan kita nolkan," kata Kepala Dinas Perkebunan Sumbar Fajaruddin di Padang, Rabu.

Dia mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk mendorong daerah tersebut untuk bisa memenuhi persyaratan sesuai jadwal.

"Pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian sangat serius dalam program pengembangan kakao ini. Kalau daerah tidak bisa memenuhi harapan, tentu akan ditinggalkan," katanya.

Menurutnya, dia juga telah melaporkan lambatnya Padang Pariaman dalam merespon program itu kepada Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim dalam rapat pengembangan kakao, Rabu(16/6) di ruang kerja Wagub.

"Wagub mendukung tindakan tegas jika Padang Pariaman memang tidak bisa memenuhi syarat," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan kabupaten atau kota lain di Sumbar untuk mengikuti program itu jika Padang Pariaman gagal memenuhi syarat.

"Kita alihkan kepada daerah lain yang memang sanggup dan mampu memenuhi persyaratan ini," ujarnya.

Tahun 2015, ada tiga daerah yang mendapatkan program pengembangan kakao berkelanjutan yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota yang digabung dengan Kota Payakumbuh.

"Alokasi anggaran mencapai Rp32 miliar," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim mengatakan program yang digagas oleh pemerintah itu adalah untuk menciptakan Sumbar sebagai salah satu sentra kakao di Indonesia.

"Pemerintah pusat serius memberikan perhatian kepada Sumbar. Kita juga harus lebih serius untuk pengembangan kakao ini," ujarnya.

Menurutnya, kakao cukup efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumbar karena bisa ditanam di pekarangan rumah warga.

"Cukup 20 batang sudah sangat membantu perekonomian. Ini perlu terus dikembangkan," katanya.

Dia mengatakan, saat ini luas kebun kakao di Sumbar, total 153 ribu hektar. Jika bisa dikembangkan menjadi 200 ribu hektar lebih, maka investor akan bersedia membangun pabrik pengolahannya di Sumbar.

"Ini yang sedang kita targetkan saat ini," katanya.

Data Dinas Perkebunan Sumbar, saat ini areal produksi kakao mencapai 153 ribu hektare dengan hasil produksi 83 ribu ton per tahun. (*)