Luhut Bicara Realokasi Subsidi pada Relawan Jokowi

id Realokasi, Subsidi, BBM

Luhut Bicara Realokasi Subsidi pada Relawan Jokowi

Ilustrasi. (Antara)

Solo, (AntaraSumbar) - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal realokasi subsidi BBM kepada lebih dari 2.000 relawan Jokowi yang hadir ke Solo untuk menghadiri acara pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Luhut di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Rabu, sebelum realokasi BBM, subsidi BBM yang tidak berkeadilan membuat jurang antara yang kaya dan miskin makin melebar.

"Dimana 20 persen rakyat terkaya menikmati 51 persen subsidi BBM, sedangkan 20 persen rakyat miskin hanya menikmati 7 persen subsidi BBM, artinya subsidi BBM tidak berkeadilan karena sebagian besar hanya dinikmati orang kaya," katanya.

Diskusi Relawan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan dilakukan pada sekitar pukul 14.00-15.10 WIB.

Diskusi dihadiri lebih dari 2000 relawan bertemakan "Realokasi subsidi BBM untuk menghilangkan kesenjangan antara kaya dan miskin".

Sementara kata Luhut sesudah relokasi subsidi BBM realokasi BBM dapat digunakan untuk program produktif pengentasan kemiskinan.

"Selain untuk memperbaiki postur distribusi kesejahterahan agar berpihak pada rakyat miskin dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berkeadilan," katanya.

Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mendukung pernyataan Luhut karena realokasi subsidi BBM memungkinkan dana hasil realokasi itu digunakan untuk membiayai program produktif dan pengentasan kemiskinan.

"Sementara realokasi subsidi BBM sebesar Rp211,3 triliun diarahkan pada belanja pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp113,9 triliun," katanya.

Sedangkan belanja daerah tertinggal sebesar Rp34,7 triliun kedua ini sebagai program prioritas pemerintah.

Untuk PU sebesar Rp33,3 triliun, pendidikan Rp7,1 triliun (Kartu Indonesia Pintar), perhubungan Rp21 triliun, sosial Rp9,3 triliun, pertanian Rp16,9 triliun (swa sembada tangan), kesehatan Rp 2,7 triliun (Kartu Indonesia Sehat), kelautan Rp3,8 triliun (patroli kapal ilegal fishing), dan lain-lain untuk 80 kementerian/ lembaga sebesar Rp19,8 triliun.

Di luar itu, Pemerintah masih menganggarkan pada sektor subsidi non energi Rp4,3 triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, subsidi bunga hutang Rp3,8 triliun, dan lain-lain Rp18,2 triliun. (*)

Pewarta :
Editor: Antara Sumbar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar