Padang, (Antara) - Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Yuhilda Darwis menilai pencopotan terhadap kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi setempat oleh wali kota tidak wajar.
"Memang wali kota mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat dan mencopot jabatan pegawainya. Namun ini kasus yang berbeda, secara tiba-tiba Kadisperindagtamben dicopot tanpa ada penjelasan apapun," katanya di Padang, Senin.
Ia menyayangkan ketidaktransparannya wali kota sehingga kebijakan yang diambil tersebut terkesan bernada politis, dan menciptakan pandangan negatif dari publik.
"Ini aneh. Ada apa dengan pencopotan Kadisperindagtamben ini, tiba-tiba saja diganti. Sebaiknya bapak wali kota segera memberikan penjelasan terkait ini," ujarnya.
Yuhilda mengatakan, Komis I akan memanggil BKD pada minggu guna mempertanyakan kejelasan kebijakan yang diambil wali kota terhadap pencopotan tersebut.
Ia mengatakan, wali kota memiliki sejumlah target pencapaian dari 10 programnya, namun alangkah bijaksananya tidak melanggar mekanisme terkait informasi publik.
Wali kota Padang melakukan pergantian terhadap Kadisperindagtamben Kota Padang Dian Wijaya pada Jumat (15/5), dan hingga hari ini belum melakukan konfirmasi kepada publik terkait kebijakannya itu.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidia, mengatakan, seorang pemimpin yang baik dan bijaksana mengutamakan kejelasan informasi terkait kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.
"Publik memiliki hak atas kejelasan informasi yang dilakukan oleh kepala daerah, terkait kebijakan publik yang diambilnya," katanya.
Menurutnya, dengan tindakan yang dilakukan wali kota Padang mencopot Kadisperindagtamben secara mendadak berkemungkinan akan menimbulkan asumsi negatif dari publik dengan tafsiran permainan politik kepala daerah prapilkada serentak ini. (cpw3)
Berita Terkait
Mantan Kajati Sumbar Winerdy Darwis dikebumikan di Padang
Sabtu, 13 Maret 2021 17:52 Wib
Sempat diisolasi di RSAM Bukittinggi, Dirut RSUD Achmad Darwis Limapuluh Kota dinyatakan negatif COVID-19
Selasa, 31 Maret 2020 19:54 Wib
KPI: cara media memberitakan bencana berubah 14 tahun terakhir
Kamis, 31 Oktober 2019 9:36 Wib
KPI: media jangan menjadi lembaga partisipan pemilu
Senin, 1 April 2019 17:19 Wib
Ini fokus KPI terkait pengawasan lembaga penyiaran
Selasa, 27 November 2018 6:01 Wib
KPI Dorong Televisi Indonesia Sajikan Siaran Mendidik
Jumat, 4 November 2016 23:58 Wib
RSUD Ahmad Darwis Diminta Buka Layanan Online
Senin, 8 Agustus 2016 21:45 Wib
Yuliandre Darwis Terpilih Sebagai Komisioner KPI
Rabu, 20 Juli 2016 18:42 Wib