Yuhilda Darwis: Pencopotan Kadisperindagtamben Padang Tidak Wajar

Padang, (Antara) - Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Yuhilda Darwis menilai pencopotan terhadap kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi setempat oleh wali kota tidak wajar.

"Memang wali kota mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat dan mencopot jabatan pegawainya. Namun ini kasus yang berbeda, secara tiba-tiba Kadisperindagtamben dicopot tanpa ada penjelasan apapun," katanya di Padang, Senin.

Ia menyayangkan ketidaktransparannya wali kota sehingga kebijakan yang diambil tersebut terkesan bernada politis, dan menciptakan pandangan negatif dari publik.

"Ini aneh. Ada apa dengan pencopotan Kadisperindagtamben ini, tiba-tiba saja diganti. Sebaiknya bapak wali kota segera memberikan penjelasan terkait ini," ujarnya.

Yuhilda mengatakan, Komis I akan memanggil BKD pada minggu guna mempertanyakan kejelasan kebijakan yang diambil wali kota terhadap pencopotan tersebut.

Ia mengatakan, wali kota memiliki sejumlah target pencapaian dari 10 programnya, namun alangkah bijaksananya tidak melanggar mekanisme terkait informasi publik.

Wali kota Padang melakukan pergantian terhadap Kadisperindagtamben Kota Padang Dian Wijaya pada Jumat (15/5), dan hingga hari ini belum melakukan konfirmasi kepada publik terkait kebijakannya itu.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidia, mengatakan, seorang pemimpin yang baik dan bijaksana mengutamakan kejelasan informasi terkait kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.

"Publik memiliki hak atas kejelasan informasi yang dilakukan oleh kepala daerah, terkait kebijakan publik yang diambilnya," katanya.

Menurutnya, dengan tindakan yang dilakukan wali kota Padang mencopot Kadisperindagtamben secara mendadak berkemungkinan akan menimbulkan asumsi negatif dari publik dengan tafsiran permainan politik kepala daerah prapilkada serentak ini. (cpw3)