Nunukan, (Antara) - Masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara meminta Pemerintah RI melakukan negosiasi soal pasokan kebutuhan pokok sehari-hari (sembako) di wilayah perbatasan kepada pemerintah Kerajaan Malaysia.
"Bila tidak melegalkan produk Malaysia masuk ke kecamatan itu maka masyarakat di daerah itu akan terus mengalami kesulitan ekonomi karena sulitnya mendapatkan pasokan dari dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal Adat Besar Dayak, Gat Kaleb, kepada Antara di Nunukan, Sabtu.
Ia mengungkapkan jika pasokan bahan pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah itu dari negara tetangga tidak lancar maka akan berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat setempat yang sangat tergantung dari produk Malaysia.
"Tanpa barang (produk) dari Malaysia masyarakat di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan tidak bisa hidup karena memang sejak dulu ketergantungan itu sudah berlangsung," ujar Gat Kaleb.
Menurut Gat Kaleb, kebutuhan pokok masyarakat Krayan dan Krayan Selatan yang tidak dipasok dari Malaysia hanya beras, garam dan sayur-sayuran namun produk lokal itupun sulit dipasarkan karena sulitnya sarana transportasi.
Peran serta pemerintah baik daerah maupun pusat seyogyanya lebih intens dilakukan dengan pemerintah Kerajaan Malaysia agar tidak membatasi pasokan produknya jika produk dalam negeri tidak mampu didatangkan ke kecamatan itu, harap dia.
Ia menyatakan, kemudahan mendapatkan pasokan bahan kebutuhan pokok selama ini hanya dilakukan atas pendekatan kekeluargaan dan budaya, mengingat pedagang asal Malaysia masih satu rumpun dengan masyarakat setempat. (*)
Masyarakat Nunukan Minta Pemerintah Negosiasi "Sembako Perbatasan"
Beras. (Antara)
