Padang, (Antara) - DPRD Sumatera
Barat (Sumbar) menerima rekomendasi dari beberapa pihak guna melengkapi
pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir
masa jabatan gubernur 2010 - 2015. Ketua DPRD Sumbar,
Hendra Irwan Rahim di Padang, Senin mengatakan, demi terwujudnya
objektifitas dan keakuratan pembahasan LKPj pihaknya mendatangkan
narasumber yang dapat mewakili dari beberapa bidang pembahasan dalam
LKPj tersebut.
"Walaupun sebenarnya mempunyai
keterbatasan waktu dalam pembahasan LKPj tersebut untuk para pansus,
kami harapkan tidak akan mengurangi dari kualitas rekomendasi yang
nantinya diberikan, sehingga kekurangan yang terjadi pada masa Gubernur
saat ini tidak akan terulang untuk masa yang akan datang," katanya.
Sementara itu, Sjafrizal dari Universits Andalas (Unand) menilai,
kinerja pembangunan ekonomi Sumbar berjalan baik hanya pada dua tahun
pertama pelaksanaan RPJMD 2010-2015, namun mulai menurun pada 2013 dan
2014 sehingga berada di bawah terget RPJMD.
Ia
melanjutkan, hal ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi
daerah tersebut serta tingginya tingkat penganguran dan kemisikinan.
Sehingga mengakibatkan pencapaian tingkat kemakmuran ekonomi daerah di
bawah target RPJMD.
Namun selain itu, katanya, pencapaian
yang cukup baik dapat diliat dari kualitas sumber daya manusia yang
selalu berada diatas target RPJMD.
Hal yang serupa
dikemukakan Elfindri yang juga berasal dari Unand, membahas pertumbuhan
ekonomi Sumbar yang mengalami masalah terutama terhadap inflasi, yang
harus dapat dikendalikan khususnya pada beras.
Ia
menambahkan, perlu adanya peningkatan peran pada sektor pertanian
terutama pada komuditas impor, kedele jagung dan daging. Hal tersebut
guna menimimalisir tingkat masyarakat miskin yang umumnya naik pada
2013-2014.
Ia menambahkan, sementara pada masalah
pengangguran pada tinggat pendidikan Perguruan Tinggi (PT) tinggi
dibandingkan untuk pendidikan setrata SMK, SMA dan bahkan berpendidikan
rendah serta menengah cenderung mengalami penurunan.
Sementara Mawardi Effendi dari UNP, persoalan pengangguran pada tingkat
pendidikan tersebut bukan disebabkan pada masalah pendidikan itu sendiri
melainkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. (cpw2)
Berita Terkait
DPC Demokrat Pasaman Resmi Buka Penjaringan Kepala Daerah
Jumat, 19 April 2024 9:05 Wib
Gubernur Mahyeldi Tegaskan Penyempurnaan Nama Masjid Raya sebagai Wujud Penghargaan atas Jasa Besar Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi
Jumat, 19 April 2024 6:24 Wib
Buka Musrenbang Terintegrasi, Gubernur Mahyeldi Jabarkan Delapan Langkah Utama Mewujudkan Mimpi Besar Sumbar 2045
Jumat, 19 April 2024 6:21 Wib
Pemprov Sumbar validasi data tanaman pertanian tertimbun longsor TPA
Kamis, 18 April 2024 18:16 Wib
Pemerintah salurkan 388 ton beras untuk tangani dampak banjir
Kamis, 18 April 2024 17:00 Wib
Pemkab Agam anggarkan Rp2,2 miliar rehab 106 rumah
Kamis, 18 April 2024 16:23 Wib
BI Sumbar: Penguatan dolar juga beri dampak positif terhadap ekonomi
Kamis, 18 April 2024 15:57 Wib
Pemkab Agam raih penghargaan pembangunan daerah tingkat Sumbar
Kamis, 18 April 2024 15:52 Wib