Pengamat: Pengendalian Inflasi Penting untuk Kesejahteraan Buruh

id Pengendalian Inflasi

Jakarta, (Antara) - Direktur riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan buruh.

"Pengendalian inflasi sangat penting sekali. Jika tidak dikendalikan, otomatis ada tarik-menarik antara buruh dan pengusaha. Buruh ingin menaikan upah, tapi pengusaha ingin menurunkan," kata Faisal di Jakarta, Senin.

Menurut dia, jika inflasi bisa ditekan serendah mungkin maka pemerintah tidak perlu menaikan upah buruh setiap tahun, sehingga daya saing ekonomi industri pun akan semakin baik.

"Tapi masalahnya mengendalikan inflasi saat ini sangat sulit. Kondisi harga BBM yang mengikuti harga pasar global menjadi fluktuatif, karena inflasi kita sangat sensitif terhadap harga BBM," tuturnya, menjelaskan.

Selain itu, ia menilai perbaikan di bidang pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, atau transportasi juga akan memberikan keringanan beban kebutuhan pokok kaum buruh.

"Kalau pemerintah bisa melakukan perbaikan pelayanan umum, bisa menekan upah buruh. Misalnya, salah satu KHL buruh kan transportasi. Kalau sudah baik, buruh tidak perlu membayar lebih," tukasnya.

Berdasarkan data yang ia paparkan, rata-rata inflasi di Indonesia sejak 2010-2014 mencapai lima persen, sedangkan besaran upah buruh mulai dari 84 dolar (amerika) hingga 206 dolar.

Dengan asumsi tersebut maka upah riil buruh atau pekerja di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok setiap bulannya, terutama pada sektor makanan.

"51 persen pengeluaran per kapita itu untuk makanan seperti beras, sayur, makanan dan minuman jadi. Sisanya (49 persen) untuk non-makanan seperti perumahan, bahan bakar, pendidikan, pakaian, dan sebagainya," tuturnya.

Ia berpendapat, penentuan nominal upah seharusnya memperhatikan inflasi karena menyangkut daya beli buruh, yang ujungnya akan berdampak pada daya saing dan produktivitas industri itu sendiri. (*)