Kapolda: Dualisme Golkar Sumbar Berpotensi Konflik

Padang, (Antara) - Kapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Bambang Sri Herwanto menilai perpecahan DPD I Partai Golkar di daerah itu berpotensi konflik pada kader di tingkat bawah. "Kami yakin untuk tingkat pimpinan, kedua belah pihak bisa menahan diri karena sudah saling mengenal sejak lama. Tetapi untuk kader di bawah memang ada potensi konflik," katanya saat ditemui usai menerima salah satu kubu yang berseteru di kantornya, Senin. Menurutnya, pihak kepolisian akan berupaya agar potensi konflik itu tidak benar-benar menjadi konflik sehingga stabilitas keamanan di Sumbar bisa terus terjaga. "Kami harap konflik itu tidak sampai terjadi, pimpinan dua kubu harus bisa menjaga kadernya masing-masing," katanya. Dia menegaskan untuk perpecahan kepengurusan Golkar di Sumbar itu, pihaknya akan bersikap netral. "Kedua belah pihak telah datang untuk bersilaturahmi ke Polda Sumbar dan kami terima dengan tangan terbuka," katanya. Sebelumnya, DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono menetapkan Kepengurusan DPD I Golkar Sumbar dengan surat keputusan (SK) Kep-023/DPP-Golkar/3/2015, padahal kepengurusan DPD I Sumbar saat ini masih dipimpin Hendra Irwan Rahim. Akibatnya, terjadi dua kepengurusan Partai Golkar di Provinsi Sumbar. Ketua KPU Sumbar Amnasmen belum bisa dikonfirmasi terkait keabsahan dua kubu DPD I Partai Golkar Sumbar tersebut. Namun sebelumnya Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat berkunjung ke Padang mengatakan terkait kepengurusan partai politik yang terpecah, KPU belum menentukan pihak mana yang akan diakomodasi dalam Pemilu Kepala Daerah(Pilkada) nanti. "Belum ada putusan final mana yang akan diakomodasi, tetapi memang ada sejumlah alternatif yang dipertimbangkan," katanya. (*)