Pengamat: Presiden Sebaiknya Konsisten Soal Rangkap Jabatan

Jakarta, (Antara) - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya konsisten mengenai kebijakannya yang melarang menteri di kabinet merangkap sebagai pengurus aktif di partai politik. "Presiden perlu berbicara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani supaya yang bersangkutan memilih salah satu antara jabatan menteri atau partai," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin. Said menilai pemberian jabatan kepada Puan Maharani sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan nonaktif di kepengurusan DPP PDIP sebagai satu hal yang aneh. Apalagi, tidak ada satu pun kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja, juga merangkap sebagai pengurus partai meskipun nonaktif. Said menduga penetapan Puan Maharani sebagai pengurus nonaktif DPP PDIP sebagai jalan tengah antara keinginan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden menginginkan semua menteri melepas jabatan di partai, tetapi tampaknya Megawati tidak menghendaki itu, sehingga kemudian dipilih jalan tengah cukup nonaktif dari partai. "Karena itu, bisa ditafsirkan bahwa kebijakan Presiden Jokowi tentang larangan menteri menjadi pengurus aktif, yang akhirnya cukup nonaktif, mendapat pengaruh dari Megawati," tuturnya. Hal itu pun terlihat ketika dalam kepengurusan DPP PDIP sebelum kongres di Bali, Puan masih tetap menjadi pengurus. Padahal, Tjahjo Kumolo yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal, melepas jabatan setelah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2015-2020. Dalam kepengurusan tersebut, terdapat dua posisi yang diisi anak Megawati. "Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan," kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDIP. Selain Puan, anak Megawati lainnya yang juga mengisi kepengurusan DPP PDIP adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif. (*/jno)