Wakasad: Akan Ada "MoU" Tangkal Paham Radikal

Jakarta, (Antara) - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Munir mengungkapkan kedepan akan ada nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" (MoU) untuk menangkal paham radikal agar tidak masuk ke Indonesia. "Untuk menyingkapi fenomena paham radikal, nanti akan ada MoU dengan Kemenag untuk menangkalnya karena hal ini adalah domain mereka," kata M. Munir di sela acara Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-94 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis. Wakasad mengatakan saat ini pihaknya sedang menggodok MoU tersebut, dengan mengajak Kemenag untuk menangkal pengaruh negatif dari paham radikal seperti ISIA dengan cara memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah kota/kabupaten di Tanah Air. "MoU tersebut untuk memberdayakan KUA, karena kami lihat KUA ini sangat potensial untuk meningkatkan sistem penangkal penyebaran paham radikal pada masyarakat. Karena sayang potensinya, selama ini hanya sekadar nikah dan haji, ini sayang, padahal jika kita berdayakan mereka bisa petakan potensinya dengan bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinaa)," paparnya. Terkait latar belakang diajaknya kerja sama Kemenag dalam TMMD tahun ini, Munir mengatakan hal tersebut dilakukan karena paham radikal yang menjamur di kawasan Timur Tengah dan bisa saja masuk ke Tanah Air dengan cepat. "Saya khwatir sekali dan jika hal ini tidak ditekan dari sekarang ada kemungkinan meledak. Kan kita belajar dari Timur Tengah yang mengalami fenomena ini," ucapnya. Ketika ditanya apakah akan ada pengawasan terhadap lembaga, asrama atau pondok keagamaan? Munir mengatakan itu tergantung skala dari hasil penilaian yang didapat di lapangan terkait substansinya. "Ya itu kan ada skalanya diawasi atau tidak itu tergantung skala hasil penilaian yang kita lakukan. Kalau sifatnya hanya wacana dan selentingan kita tentunya tidak awasi ini, kita sesuaikan dengan substansi. Makannya kita mau dorong KUA agar juga berperan aktif," tukasnya. Dalam TMMD ini, kata Munir pihak TNI hanya bersifat memberi dukungan operasional, sedangkan anggarannya dari Kementerian Agama. "Dukungannya operasional saja karena disiplin anggaran itu ada belanja barang, modal dan kita hanya modal tenaga. Besar anggaran saya tidak tahu yang pasti itu anggaran Kemenag ditingkat Kanwil serta Pemda," ujarnya. TMMD ke-94 tersebut rencananya akan dilaksanakan di 61 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang akan mulai dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 27 Mei 2015 untuk pembangunan sarana, prasarana dan penguatan religiusitas di daerah. (*/sun)