Pakar: Jangan Ada Kompromi Dalam Konsultasi Presiden-DPR

id Pakar: Jangan Ada Kompromi Dalam Konsultasi Presiden-DPR

Jakarta, (Antara) - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Jakarta Irman Putra Sidin mengatakan jangan ada kompromi politik yang mengkhianati konstitusi dalam konsultasi Presiden Joko Widodo bersama DPR pada Senin siang. "Konsultasi yang dilakukan harus benar-benar antara Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan DPR sebagai wakil rakyat, bukan partai politik," kata Irman Putra Sidin dihubungi di Jakarta, Senin. Irman mengatakan jangan sampai agenda tersebut seolah-olah konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan DPR, tetapi tujuan sebenarnya adalah mematangkan keinginan para pemimpin partai politik. "Kalau itu yang terjadi, sama saja pengkhianatan terhadap konstitusi dan rakyat," ujarnya. Terkait kedatangan Presiden ke DPR untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan dewan dan alat kelengkapan terkait, Irman mengatakan hal itu merupakan simbol kedaulatan rakyat. "DPR adalah rumah rakyat. Presiden memang harus datang. Kalau di Istana terus, Presiden seolah-olah menjadi raja, rakyat yang ingin menemui harus datang bersimpuh," tuturnya. Irman mengatakan, dalam berdemokrasi, parlemen merupakan rumah rakyat karena kedaulatan rakyat ada di tangan DPR. Suka atau tidak, DPR merupakan perwakilan dari rakyat. "Jangan melihat DPR dari nama orang per orang. Kalau dari perorangan mungkin ada yang tidak suka. Mari melihat DPR sebagai simbol kedaulatan rakyat," katanya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi, dengan salah satu agenda adalah pembahasan calon kepala Polri, pada Senin siang. Pertemuan yang direncanakan berlangsung di ruang Nusantara IV Gedung MPR/DPR/DPD tersebut direncanakan akan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB. (*/sun)