Oegroseno: Presiden harus Dikawal Negarawan
Presiden Joko Widodo. (Antara)
Jakarta, (Antara) - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno mengatakan Presiden Joko Widodo harus dikawal oleh negarawan di sekitarnya agar polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tidak berlarut-larut.
"Presiden harus dikawal oleh orang-orang yang tulus mengawal bangsa, bukan oleh orang-orang yang punya kepentingan," kata Oegroseno di Jakarta, Selasa.
Ia menilai orang-orang yang ada di sekitar Presiden kini belum bersikap seperti negarawan karena lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada negara hingga mengarahkan Presiden pada situasi yang sulit.
Selain memiliki sikap seperti negarawan, kata dia, Presiden juga harus didampingi oleh orang-orang yang mengetahui tata aturan pada masalah yang sedang dihadapi.
Ia berpendapat polemik KPK-Polri sekarang juga disebabkan oleh orang sekeliling Presiden yang tidak memahami aturan yang biasa berjalan di Polri.
"Ada proses tidak seperti biasanya dalam penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan. Biasanya melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) terlebih dulu, tapi kemarin yang terjadi langsung Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menkopolhukam. Untuk itu, Presiden harus dikawal pihak yang tahu," tutur dia.
Terkait orang-orang sekitar Presiden yang ia nilai kurang memiliki sikap negarawan, ia enggan mengungkapkannya.
Senada dengan Oegroseno, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo juga berpandangan orang-orang di sekitar Presiden kurang memiliki jiwa kenegarawanan.
"Saya setuju Presiden Jokowi harus dikelilingi orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan," kata Romo Benny.
Selain itu, ia menilai orang-orang di sekitar Presiden kurang memberi informasi yang utuh dan valid sehingga menimbulkan kisruh antara KPK dan Polri yang terjadi saat ini.
"Orang-orang di sekeliling Presiden harus memberi informasi yang betul-betul valid sehingga Presiden tidak dikorbankan," kata dia.
Menjelang 100 hari masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dihadapkan pada sebuah tantangan besar, yakni perseteruan antara dua lembaga penegak hukum KPK dan Polri yang terjadi untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya pernah terjadi hal serupa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (*/jno)
