Legislator: Kartu Sakti Jokowi Diluncurkan Seluruhnya 2015

Padang, (Antara) - Sejumlah anggota DPRD Padang terus melakukan serap aspirasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Di masa reses tahun ini, anggota DPRD Padang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maidestal Hari Mahesa menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Keluarahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Rabu. Jaring aspirasi tersebut dihadiri oleh Lurah Lolong Belanti Riswandi, masyarakat, tokoh masyarakat setempat. Maidestal Hari Mahesa mengatakan, jaring aspirasi berjalan dinamis karena masyarakat yang hadir antusias dalam menyampaikan aspirasinya. Adapun aspirasi masyarakat diantaranya, meminta perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan dan masalah belum adanya kartu sakti Jokowi, karena sebagian besar drainase dilingkungan warga mengalami kendala sehingga menyebabkan rumah warga mengalami kebanjiran, katanya. Menanggapi aspirasi tersebut, Mahase menyatakan bahwa ia telah meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang untuk datang meninjau lokasi drainase dan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Sehubungan dengan tersebut, ia meminta para ketua RT atau RW dapat hadir dalam kegiatan hari ini agar Dinas PU dapat meninjau lokasinya. Terkait masalah penerangan lampu jalan, ia menyarankan agar masyarakat memberikan surat permohonan kepada Pemkot Padang untuk dapat memberikan penerangan di daerah yang dinilai rawan kriminalitas maupun perbuatan mesum. Sementara untuk masalah belum adanya kartu sakti Jokowi di Sumbar, ia menjelaskan kepada warga atau konstituennya bahwa Provinsi Sumbar saat ini memang belum menerima tiga kartu sakti Jokowi seperti Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun demikian, pada tahun 2015 nanti pemerintah akan meluncurkan kartu tersebut ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Maidestal Hari Mahesa yang akrab dipanggil Haji Esa juga memberikan penjelasan terhadap konstituennya tentang dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Bedah Rumah dari Pemkot Padang. Pada tahun depan pemerintah sudah tidak menyediakan dana Bansos, karena pemerintah telah memiliki KIP, KSKS dan KIS. Namun, dana bansos yang ada pada tahun ini telah dihibahkan untuk pemberdayaan masyarakat bagi kelompok usaha. Sementara untuk program bedah rumah, Pemkot Padang dan DPRD Padang telah melakukan beberapa bedah rumah warga yang ada di Kota Padang. Untuk itu ia meminta kepada konstituennya apabila ada warga sekitar yang rumahnya tidak layak huni dapat dilaporkan atau mengajukan bedah rumah kepada Pemko. Sehingga, dapat dilakukan bedah rumah, ujarnya. Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat apabila ada program program pembangunan di wilayah masing masing agar dapat mengajukan proposal melalui kelompoknya. Sehingga dapat di ajukan dalam anggaran APBD yang akan datang. (stn)