Pemkot Padang Terus Perkuat Permodalan KJKS-BMT

id Pemkot Padang Terus Perkuat Permodalan KJKS-BMT

Padang, (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang akan terus berupaya memperkuat permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mat Tamwil (BMT) yang ada di daerah itu.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan-Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kota Padang, Muji Susilawati, Selasa, mengatakan sejak KJKS-BMT dimulai pada 2010 di 54 kelurahan, Pemkot Padang telah mengucurkan dana sebanyak Rp16,2 miliar.

Dimana, kata dia, dana tersebut merupakan "sharing" dana APBD Provinsi Sumbar dan APBD Kota Padang yang diserahkan ke KMK.

"Sewaktu masih bernama Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Mikro Kelurahan (KMK) menerima kucuran dana awal sebesar Rp300 juta," kata dia.

Kemudian, pada 2011 terjadi penambahan 20 kelurahan dan 2012 juga bertambah 30 kelurahan.

Kemudian terjadi perubahan dari KMK menjadi KJKS-BMT kelurahan selaku wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan basis syariah.

"KJKS BMT ini merupakan lembaga koperasi yang profesional dengan kepengurusan yang jelas dan berbasis syariah," kata dia.

Hasilnya, kata dia, sejak awal berdiri sampai sekarang perkembangan volume pembiayaannya telah mencapai Rp99,3 miliar dengan total aset sebesar Rp30,7 miliar.

Kemudian, untuk menumbuhkan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum, Pemkot Padang melakukan transformasi dana KMK kepada KJKS BMT kelurahan.

"Sehingga, pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, BPMP-KB serta pemerintah kecamatan dan kelurahan wajib untuk mengalihkan dana yang ada di 54 kelurahan sebanyak Rp16,2 miliar," kata dia.

Dikatakannya, di lapangan memang ditemukan pengurus Pokja KMK belum sepenuhnya menyerahkan dana KMK kepada pengurus KJKS-BMT kelurahan.

Dalam upaya penyelamatan uang negara yang masih berada pada Pokja KMK ini, Pemkot melalui BPMP-KB Kota Padang telah melakukan beberapa upaya di antaranya, melakukan sosialisasi transformasi Pokja KMK menjadi KJKS BMT kelurahan.

Kemudian, membentuk rapat koordinasi dengan pihak terkait di tingkat kelurahan dan kecamatan pada minggu pertama dan kedua setiap bulannya, memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada Pokja KMK kelurahan dalam serah terima dana.

Selanjutnya memberikan teguran dan pemanggilan secara tertulis bagi pihak yang terkait dengan persoalan dana KMK. (**/mar)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar