Konversi Lahan Kelapa Dilarang di Inhil

id Konversi Lahan Kelapa Dilarang di Inhil

Tembilahan, Riau, (Antara) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menyatakan tidak akan memberikan izin perkebunan maupun industri yang akan mengorbankan lahan kelapa, karena akan mengancam kelestarian komoditas andalan asli daerah di Provinsi Riau itu. "Jangan ada lagi izin perubahan kawasan kelapa jadi kelapa sawit, kita akan pertahankan karena Inhil adalah kabupaten kelapa dengan slogan Kabupaten Hamparan Kelapa Dunia," kata HM Wardan di Desa Concong Dalam Kecamatan Concong, Kabupaten Inhil, Selasa. Ia menjelaskan komoditas kelapa sangat erat dengan sejarah masyarakat Indragiri secara turun-temurun. Sedangkan, pengembangan kelapa secara masif mulai diperkenalkan oleh KH Abdurrahman Siddiq, seorang Mufti Indragiri pada sekitar tahun 1919-1939 yang melakukan budidaya sambil berdakwah syiar Islam. Menurut dia, perkebunan kelapa di Inhil luasnya lebih dari 400 ribu hektare (ha), 90 persen merupakan kebun swadaya masyarakat, dan sisanya dikelola perusahaan swasta. Masyarakat setempat rata-rata memiliki 10-20 ha kebun kelapa per kepala keluarga. "Kita harus berbangga karena Inhil adalah kabupaten dengan hamparan kelapa terluas di Indonesia, bahkan di dunia," kata Wardan. Ia mengatakan sudah ada empat perusahaan besar di bisnis komoditas kelapa di daerah itu, diantaranya PT Sambu yang melakukan industri dari hulu sampai hilir serta memiliki satu anak perusahaan, PT Sarimas, dan PT Coconaco. "Pemerintah daerah dalam proses perizinan akan memberi kemudahan bagi calon investor yang ingin masuk. Tapi kita akan sangat selektif, karena percuma kalau banyak yang masuk nanti malah mengganggu produksi kelapa yang sudah ada. Kami ingin investor yang masuk bisa menjamin stabilitas harga kelapa," kata Wardan sambil menambahkan harga kelapa kini mencapai Rp1.800 per butir. Menurut dia, tugas pemerintahannya sekarang adalah untuk meningkatkan produksi kelapa, melalui program revitalisasi berupa peremajaan pohon kelapa di kebun swadaya. "Ada sekitar 100.000 ha kebun kelapa yang sudah tidak produktif karena tua dan terkena dampak intrusi air laut," katanya. Kepala Bagian Humas Setdakab Inhil, Ramdani, mengatakan produksi komoditas kelapa dalam di Inhil kini mencapai 390.924,28 ton per tahun, dengan luas lahan 295.380,24 ha. Sedangkan, kelapa hibrida produksinya 67.055,69 ton dari luas lahan 28.770 ha. Tanaman kelapa sebagian sudah tidak produktif karena berusia lebih dari 20 tahun. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit produksinya 567.802,56 ton dari luas lahan 76.353,45 ha. "Laju alih fungsi lahan memang cukup tinggi," katanya. Ia mengatakan upaya pemerintah setempat untuk mendukung revitalisasi komoditas kelapa adalah dengan meluncurkan program "trio tata air". Yaitu, penataan manajemen kelola air dengan pembangunan tanggul, tali air, dan pintu air. Peremajaan pengembangan tanaman muda ganti tanaman yg tua. Usia produktif kelapa 20-25 tahun. "Kami berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan komoditas kelapa. Tolong jadikan prioritas, jangan dianaktirikan," harap Ramdani. (*/jno)