TPID: Perlu Koordinasi Antar Pemda Tekan Inflasi

Padang, (Antara) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan perlu diperkuat koordinasi antar pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya menekan laju inflasi. Ketua II Tim Teknisi TPID, Erwin Syafii di Padang, Minggu, mengatakan TPID mencatat laju inflasi pada September 2014 sebesar 0,40% (month to month), sementara laju inflasi tahunan tercatat 6,00% (year on year). Laju inflasi Sumbar masih di atas rata-rata inflasi nasional sebesar 0,27% (mtm), dengan laju inflasi tahunan 4,53% (yoy). Hal ini membuat Indek Harga Konsumen (IHK) Sumbar melambat pada bulan September 2014, katanya. "Gambaran inflasi tersebut terbentuk dari dua kota sample inflasi, yakni Padang dan Bukittinggi yang masing-masing memberi andil inflasi sebesar 0,33% (mtm) dan 0,95% (mtm)," katanya. Ia menyebutkan tekanan inflasi ini berasal dari kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods). Kenaikan itu mencapai 3,91% (mtm) atau 10,64% (yoy). Penyebab kenaikan harga karena faktor cuaca, sehingga berdampak pada penurunan produksi beras dan cabai merah. Dengan curah hujan yang meningkat di Sumbar membuat proses penjemuran padi menjadi lama, sementara musim justru menghambat hasil panen cabai merah di Pulau Jawa, terangnya. Sehingga diperlukan kerja sama antar-kabupaten/kota maupun provinsi dalam rangka menjaga kelancaran pasokan distribusi barang, terutama bahan pangan, guna meminimalisir tekanan kenaikan harga. Sementara itu, keputusan Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kg turut memberi efek domino berupa kenaikan harga komoditas bahan bakar rumah tangga dan kelompok makanan jadi. Namun, tekanan inflasi tertahan dengan adanya penurunan tarif angkutan udara, yang pada bulan lalu sempat naik. "Ke depan diperkirakan tekanan inflasi masih kuat bersumber dari volatile foods dan barang diatur pemerintah. Dari bahan pangan terjadi pada komoditas beras dan cabai merah akan mengalami tekanan harga, sejalan dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung sehingga mengganggu pasokan bahan makanan," katanya. Sedangkan dari administered prices adanya kebijakan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada 1 September 2014, hal ini akan memberi dampak inflasi bulan Oktober 2014. Ia menyebutkan untuk mengurangi dampak terhadap daya beli masyarakat kelompok tertentu (the poor), pemda diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program seperti pasar murah atau operasi pasar. Terkait kenaikan harga elpiji 12 kg yang berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan elpiji 3 kg, pemda perlu memperkuat dan memperbaiki sistem distribusi elpiji 3 kg menjadi skema tertutup dan menimalkan kebocoran, katanya. (*/cpw)