Dukungan Jokowi-JK dari Masyarakat Bawah Tak Tergoyahkan
Pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Antara)
Jakarta, (Antara) - Dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla dari masyarakat menengah ke bawah tak tergoyahkan menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014, kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
"Bila kita melihat kelas menengah ke bawah yang sudah memilih Jokowi-JK, mereka tak akan terpengaruh," kata Siti, di Media Center Jokowi-JK, Jakarta, Rabu.
Namun demikian, masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengubah pilihannya menjelang pelaksanaan Pilpres, meski jumlahnya tak terlalu banyak.
Terkait adanya sejumlah survei yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Hatta lambat laun menyusul, Siti menyatakan hal itu bisa saja terjadi karena ada psikologi politik tertentu bagi orang yang sudah di atas dengan yang di bawah.
"Untuk yang di bawah tentu akan memperjuangkan mati-matian untuk mendekatkan jarak," katanya.
Ia pun menyarankan kepada tim suskes Jokowi-JK agar merapatkan barisan agar tak disusul pasangan capres lain.
"Jangan sampai salah ucap karena perilaku pemilih kan dinamis. Jangan sampai membuat mereka terluka," tutur Siti.
Dalam kesempatan itu, Siti juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tetap waspada saat masa tenang pemilihan presiden pada 6 hingga 8 Juli 2014 karena detik-detik menjelang pencoblosan itu berpotensi akan tetap digunakan dua kontestan pilpres.
Salah satu sarana yang dijadikan sasaran kampanye adalah jejaring blackberry messenger (BBM), short message service (SMS) dan media sosial di internet.
Mengenai ramainya kampanye hitam yang belakangan marak dilakukan oleh kedua kubu, Siti mengakui belakangan sudah sangat vulgar. Kedua kubu saling menguliti dan menelanjangi satu sama lain.
"Yang ini, publik yang harus melerai karena nanti yang kita dapat hanya info yang negatif. Itu yang menyesatkan. Ini tidak bisa dielakkan karena antarmereka melakukan itu," jelasnya.
Oleh karena itu, tambah dia, dirinya meminta Bawaslu tidak lambat dalam menindak kampanye hitam dan perlu menggandeng penegak hukum agar persoalan kampanye hitam bisa ditindaklanjuti. (*/jno)
