Sarilamak (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menyatakan bahwa program pengelolaan Perhutanan Sosial seperti yang dilakukan ekowisata Wakanda Taram, Kabupaten Limapuluh Kota, menjadi bukti bahwa program tersebut jika dikelola dengan baik dan profesional sehingga bisa menggerakkan perekonomian daerah.
"Wakanda Taram harus menjadi contoh bagi kelompok masyarakat pengelola Perhutanan Sosial di Sumbar. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, bisa memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan," kata Mahyeldi di Sarilamak, Minggu.
Ia mengatakan melalui Program Perhutanan Sosial kelompok masyarakat bisa memanfaatkan potensi hutan di lingkungannya dengan memilih skema yang cocok seperti skema Hutan Nagari/Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).
Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial ini menurutnya, selain diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga diharapkan berkontribusi positif bagi kelangsungan sumber daya hutan.
"Masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan tanpa harus menebang pohon. Dengan pola tersebut, tentu tekanan terhadap kerusakan hutan dapat diminimalisir karena masyarakat sekitar kawasan hutan mendapatkan pilihan di dalam meningkatkan pendapatannya tanpa harus merusak hutan," ujarnya.
Mahyeldi menyebut 81,97 persen Desa/Nagari di Sumbar berada di dalam dan di sekitar hutan, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Umumnya mata pencaharian masyarakat adalah bertani dengan luas lahan usaha yang terbatas.
Dengan demikian pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini akan dapat menambah luas lahan usaha, menambah jumlah jenis komoditi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk kehutanan.
"Kita bertekad akan menjadikan Sumbar sebagai salah satu provinsi pelopor dalam implementasi spirit Perhutanan Sosial di Indonesia," katanya.
Bupati Limapuluh Kota Syafruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan pentingnya merawat hutan kepada masyarakat karena 61 nagari dari 79 Nagari di Limapuluh Kota berada di sekitar wilayah hutan.
"Kita menjadikan Wakanda Taram ini sebagai percontohan bagi kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial lain. Saat ini saja PAD dari Wakanda bisa mencapai Rp2 miliar setahun," ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan implementasi rencana perluasan areal Perhutanan Sosial akan terus direalisasikan.
"Kita berupaya menjadikan lokasi dan kelompok Perhutanan Sosial sebagai basis dalam pembangunan kehutanan di tingkat tapak," katanya.
Saat ini Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial di Sumbar telah mencapai 700 ribu hektare. Sementara capaian sampai dengan 2022 adalah 242.000 hektare dan 171 unit Perhutanan Sosial.
"Wakanda Taram harus menjadi contoh bagi kelompok masyarakat pengelola Perhutanan Sosial di Sumbar. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, bisa memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan," kata Mahyeldi di Sarilamak, Minggu.
Ia mengatakan melalui Program Perhutanan Sosial kelompok masyarakat bisa memanfaatkan potensi hutan di lingkungannya dengan memilih skema yang cocok seperti skema Hutan Nagari/Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).
Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial ini menurutnya, selain diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga diharapkan berkontribusi positif bagi kelangsungan sumber daya hutan.
"Masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan tanpa harus menebang pohon. Dengan pola tersebut, tentu tekanan terhadap kerusakan hutan dapat diminimalisir karena masyarakat sekitar kawasan hutan mendapatkan pilihan di dalam meningkatkan pendapatannya tanpa harus merusak hutan," ujarnya.
Mahyeldi menyebut 81,97 persen Desa/Nagari di Sumbar berada di dalam dan di sekitar hutan, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Umumnya mata pencaharian masyarakat adalah bertani dengan luas lahan usaha yang terbatas.
Dengan demikian pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini akan dapat menambah luas lahan usaha, menambah jumlah jenis komoditi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk kehutanan.
"Kita bertekad akan menjadikan Sumbar sebagai salah satu provinsi pelopor dalam implementasi spirit Perhutanan Sosial di Indonesia," katanya.
Bupati Limapuluh Kota Syafruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan pentingnya merawat hutan kepada masyarakat karena 61 nagari dari 79 Nagari di Limapuluh Kota berada di sekitar wilayah hutan.
"Kita menjadikan Wakanda Taram ini sebagai percontohan bagi kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial lain. Saat ini saja PAD dari Wakanda bisa mencapai Rp2 miliar setahun," ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan implementasi rencana perluasan areal Perhutanan Sosial akan terus direalisasikan.
"Kita berupaya menjadikan lokasi dan kelompok Perhutanan Sosial sebagai basis dalam pembangunan kehutanan di tingkat tapak," katanya.
Saat ini Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial di Sumbar telah mencapai 700 ribu hektare. Sementara capaian sampai dengan 2022 adalah 242.000 hektare dan 171 unit Perhutanan Sosial.