Sawahlunto, (AntaraSumbar) - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Sawahlunto, Epy Kusnadi mengatakan pembinaan terhadap penginapan di daerah itu harus dilakukan secara transparan oleh pihak pemerintah setempat.
"Kami menemukan banyak kejanggalan dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan, mulai dari tidak adanya usulan pembiayaan dari dinas terkait serta berdirinya sejumlah homestay tanpa memenuhi standar kelayakan yang sudah ditetapkan oleh pihak Asosiasi Homestay Sawahlunto," katanya di Sawahlunto, Selasa.
Fakta tersebut, lanjutnya, apabila dibiarkan berlarut-larut tentu akan merugikan citra baik yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pihak asosiasi itu, dan sudah mendapat pengakuan dari para pelaku usaha homestay tanah air bahkan dunia.
Terkait bantuan permodalan, satu-satunya terobosan yang coba dilakukan oleh pihak eksekutif adalah dengan mengajukan bantuan ke pihak Kementerian terkait untuk menyediakan fasilitas toilet sebanyak 100 unit, tanpa merinci target bantuan tersebut akan diberikan untuk homestay yang mana saja.
Menurutnya, dalam membina peningkatan mutu layanan oleh pengelola penginapan di Sawahlunto, pihak institusi terkait seharusnya memprioritaskan pada pengelola yang menjadi binaan asosiasi itu secara bertahap.
"Agar seluruhnya bisa menerapkan standar pelayanan minimal yang seragam dalam mendukung visi kota ini sebagai kota wisata tambang yang berbudaya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Homestay Kota Sawahlunto, Kamsri Benti, mengaku hingga saat ini seluruh homestay binaannya belum pernah mendapatkan kucuran dana bantuan permodalan dan lain sebagainya dari pihak pemerintah.
"Kami membangun usaha ini dengan menggunakan modal pribadi, terbentuknya asosiasi ini pun juga didasari oleh keinginan pihak pengelola untuk memajukan usahanya melalui pemenuhan terapan standar pelayanan minimal sehingga mampu memiliki daya saing terhadap usaha-usaha sejenis lainnya," jelas dia.
Dia mengatakan, sebelumnya pihak asosiasi tersebut pernah mengajukan usulan pembiayaan melalui APBD kota itu, namun usulan tersebut sudah ditolak pada saat pembahasan bersama dinas terkait.
Mengenai bantuan toilet dari pihak Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dia mengaku hingga saat ini pihaknya belum pernah mendapatkan keterangan resmi terkait program tersebut.
"Pada prinsipnya kami sangat membutuhkan bantuan tersebut dan berharap adanya penerapan azas berkeadilan bagi seluruh pengelola homestay di kota ini mengingat semakin menjamurnya homestay-homestay diluar pembinaan Asosiasi Homestay di Sawahlunto," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata segera membangun 100 unit toilet di Kota Sawahlunto untuk menunjang sektor pariwisata di daerah yang diapit Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Barat itu.
"Segera kami bantu pembangunan 100 toilet," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Menpar juga berjanji akan membantu Pemkot Sawahlunto untuk mendapatkan status warisan budaya dari Badan PBB yang mengurusi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO) itu.
"Saya juga akan bantu mempromosikan Kota Wisata Sejarah Sawahlunto ke mancanegara," kata mantan Direktur Utama PT Telkom itu. (*)