Peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru Capai 1.115.525

Pekanbaru, (Antara) - Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kota Pekanbaru, periode Januari-Maret 2014 mencapai 1.115.527 orang berasal dari tujuh kantor cabang di bawah kewenangan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru. "Sebanyak 1.115.527 peserta tersebut berasal dari peserta Jamkesmas 795.844, unsur TNI 10.690, Polri 16.635, dan peserta ASKES 240.008, berasal dari Jamsostek sebanyak 52.350," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru, Mairiyanto di Pekanbaru, Senin. Menurut dia, tujuh kantor cabang asal peserta tersebut yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Pekanbaru adalah Kabupaten Inderagiri Hilir, Kabupaten Inderagiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk peserta mandiri (di luar 1.115.527 peserta, red), katanya, tercatat sebanyak 15 ribu orang dominan mengisi blanko BPJS Kesehatan untuk kelas III yakni dengan premi Rp25.500 per orang per bulan. "Seluruh pemilik kartu BPJS Kesehatan itu, berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan benefit yang tidak terbatas mulai pelayanan tingkat dasar hingga pelayanan medis tingkat lanjutan seperti cuci darah, cangkok jantung dan lainnya," katanya. Ia merinci, peserta BPJS Kesehatan berasal dari Jamsostek baru sebanyak 52.500 karena masih terkendala dengan antaralain daftarnama karyawan per Badan Usaha (BUD) premi per BU dan laporan BU yang belum bayar belum tersedia di aplikasi pemasaran. Selain itu, katanya lagi, kepesertaan TNI/Polri dan aplikasi mengalami sebanyak 10 macam kendala antara lain pada aplikasi kepesertaan usia anak TNI besardari 21 tahun tidak bisa dinon aktifkan karena satker berada diluar wilayah KC. "Masalah berikutnya adalah jika suami isterianggota Polri maka keduanya menanggung keluarga, selain itupada aplikasi kepesertaa hasil migrasi terdapat suami atau isteri yang PNS masuk ke dalam tanggungan TNI/Polri," katanya. Disamping itu, pada aplikasi kepesertaan anak keempat, TNI tersebut sudah ada, dan proses penonaktifan tidak bisa karena satker luar cabang Pekanbaru. Begitupula terhadap belum tersedianya aplikasi kepesertaan fitur laporan peserta per Faskes, per jenis kelamin, per usia, dan peserta per satker. "Ada lagi kendala dimana faskes primer bagi anggota TNI/Polri yang berdomisili jauh dari faskes yang sudah ditentukan Mabes,"katanya. Secara bertahap, katanya lagi sejumlah kendala tersebut tentunya akan dicarikan solusinya untuk mewujudkan program pemerintah terhadap Jaminan Kesehatan Nasional yang harus tuntas pada tahun 2019 itu, tambahnya. (*/jno)