Bappenas: RI Lanjutkan Kerjasama Ekonomi dengan Rusia

Jakarta, (Antara) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyebutkan Indonesia akan melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Rusia termasuk di sektor perhubungan bahkan setelah Oktober 2014. "Akan terus dilanjutkan setelah Oktober 2014, namun kesemuanya akan dipengaruhi oleh visi dan misi presiden terpilih," sebut Menteri PPN dalam keterangan tertulis Bappenas melalui laman resminya yang dikunjungi di Jakarta, Rabu. Menteri PPN menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Federasi Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin pada Selasa (4/2). Ia didampingi Perwakilan Pelaksana Perdagangan Federasi Rusia, Dmitry V Gorynsev. Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjuntak. Galuzin menyampaikan bahwa dirinya telah menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 14 Januari 2013. Ia merasa gembira atas jalinan kerjasama yang dinamis dan terus meningkat antara Indonesia dan Federasi Rusia. Menurut Galuzin hubungan yang dinamis itu didasarkan atas pertemuan tingkat tinggi pada tahun 2006 dan tahun 2007 dan berdasarkan pertemuan antara Presiden RI dan Presiden Federasi Rusia pada kesempatan (on the sidelines) dari pertemuan antara kedua kepala negara pada pertemuan G-20 di Los Cabos, Meksiko. Ia menyebutkan dalam kerjasama ekonomi, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia mencapai tiga miliar dolar AS pada tahun 2013 atau meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 2,7 miliar dolar AS. Dalam hal investasi di Indonesia, kegiatan Rusia meliputi pembangunan perkeretaapian di Kalimantan Timur, kegiatan pemurnian aluminium dan kegiatan/transaksi pesawat penumpang jenis superjet, yang sesuai dengan program yang tercantum di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dubes Rusia menyampaikan harapannya agar kerjasama berbagai bidang tersebut dapat dipelihara kontinuitasnya walaupun akan terjadi perubahan pemerintahan pada Oktober sebagai hasil Pemilu 2014. Galuzin juga menanyakan apakah untuk kegiatan di bidang perkeretaapian, pemurnian aluminium dan pengadaan pesawat superjet, sebagai kegiatan yang menunjang pembangunan Indonesia, dapat dimasukkan ke dalam daftar Bluebook dan mendapat pengakuan sebagai kegiatan perintis, sehingga dapat memperoleh keringanan perpajakan. Menteri PPN menjawab bahwa walaupun kegiatan di sektor perhubungan, seperti kereta api dan pengadaan pesawat penumpang, sesuai dengan upaya meningkatkan connectivity, akan terus dilanjutkan setelah Oktober 2014, namun kesemuanya juga akan dipengaruhi oleh visi dan misi Presiden Terpilih. Mengenai dimasukkannya kegiatan tersebut di dalam Bluebook, Menteri PPN mengatakan bahwa keputusannya memerlukan pembahasan `at the Cabinet Level. Sedangkan mengenai keringanan pajak untuk kegiatan berisiko, Menteri PPN mengatakan bahwa hal ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan setelah mendapat rekomendasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam kesempatan itu, Mikhail Galuzin juga menyampaikan informasi bahwa pada 25 Februari 2014 akan diadakan pertemuan Joint Committee Hubungan Kerjasama Indonesia-Rusia di Jakarta yang akan dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Rusia dan Menteri Koordinasi Perekonomian RI Hatta Rajasa. Galuzin berharap Menteri PPN dapat menghadiri pertemuan tersebut. (*/sun)