PKS Tidak Sepakat Pilkada Kembali ke DPRD

Jakarta, (Antara) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sepakat pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana disebut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. "Pertama, ini baru diuji coba satu-dua periode. Tidak bisa pengalaman ini sekaligus dijadikan alasan langsung mengembalikan pilkada ke DPRD," kata Presiden PKS, Anis Matta, selepas Silaturahmi Tokoh Bangsa Ke-5 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis. Anis mengatakan otonomi daerah dengan seluruh hak-hak yang menyertai proses otonomi itu menjadi konsep dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Proses otonomi daerah itu sudah berjalan dengan bagus, tapi ada masalah, ada kekacauan dalam proses-prosesnya itu," katanya. Anis menambahkan kritik terhadap prosedur demokrasi termasuk pelaksanaan pilkada tidak membantu mencapai tujuan kehidupan berbangsa secara bersama. Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan sebaiknya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Secara substansi memang akan lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," kata Mahfud MD. Mahfud mencontohkan, pilkada untuk memilih gubernur. Jika anggota DPRD-nya 100 orang, untuk memenangkan pilkada cukup hanya menggenggam 51 suara dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak banyak, cukup 51 wakil rakyat untuk mengamankan suaranya. Sementara pilkada langsung, lanjutnya, harus menyediakan anggaran cukup besar, belum lagi calon petahana, pasti akan memanfaatkan dengan maksimal potensi dan fasilitas yang ada. Belum lagi, jumlah rakyat yang disuap pasti akan berakibat terhadap rusaknya mental masyarakat. Mahfud menambahkan biaya sosial untuk masyarakat juga lebih besar lagi dan yang paling dikhawatirkan adalah adanya pembelahan sosial yang berlangsung lama. (*/jno)