Pemerintah Perlu Buat Peraturan Lindungi Orangutan Sumatera
Ilustrasi anak orangutan. (Antara)
Jakarta, (Antara) - Pusat Perlindungan Orangutan (Centre Orangutan Protection) menyatakan pemerintah perlu membuat peraturan perundangan untuk melindungi orangutan sumatera (pongo abelii).
"Aturan mengenai perlindungan orangutan sampai sekarang tidak tuntas, contohnya orangutan yang dilindungi di Indonesia hanya yang di Kalimantan," kata Direktur Eksekutif Pusat Perlindungan Orangutan, Hardi Baktiantoro yang dihubungi dari Jakarta, Senin.
Dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, dilampirannya hanya tertulis orangutan (pongo pygmaeus) atau orangutan kalimantan sementara pongo abelii (orangutan sumatera) tidak ada.
"Kalu misalnya ada kasus-kasus orangutan sumatera secara hukum kita kalah. Saya pikir tidak susah membuat SK menteri yang menyatakan bahwa orangutan sumatera dilindungi, tapi inisiatif seperti ini tidak pernah ada," katanya.
Hardi mengaku prihatin dengan ironi yang terjadi dimana orangutan menjadi spesies yang lebih beruntung dibandingkan spesies lain karena mendapatkan perhatian besar dari masyarakat internasional.
Bahkan setiap 19 Agustus diperingati sebagai Hari Orangutan Sedunia yang diperingati di berbagai belahan dunia.
"Dukungan terus mengalir namun sayangnya saya kurang melihat adanya satu greget dari pemerintah untuk kepentingan orangutan," tambah Hardi.
Menurutnya, perlindungan orangutan saat ini sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai dari penyelematan, rehabilitasi sampai pelepasliaran.
Sedangkan domain pemerintah hanya di bidang administrasi dan hukum yang dinilai masih belum maksimal.
Di Indonesia hidup dua jenis orangutan yang endemik yaitu orangutan sumatera dan orangutan kalimantan yang jumlahnya saat ini terus terancam disebabkan semakin berkurangnya kawasan hutan karena pembukaan lahan perkebunan sawit. (*/jno)
