Koto-Ranah Mewakili Dharmasraya Penilaian Transparansi Dana Desa

id KOTO RANAH

Koto-Ranah Mewakili Dharmasraya Penilaian Transparansi Dana Desa

Foto bersama tim penilai transparansi tingkat Kabupaten Dharmasraya bersama jajaran Pemerintah Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar. (Facebook Koto Ranah)

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Nagari (Desa Adat) Koto Ranah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), mewakili daerah itu penilaian transparansi penggunaan dana desa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang.

"Tim penilai lomba transparansi dana desa bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar memutuskan Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar menjadi yang terbaik," kata Ketua Tim Penilai Hasto Kuncoro di Pulau Punjung, Rabu (15/11).

Ia menjelaskan beberapa indikator ditetapkannya Koto Ranah mewakili Dharmasraya, diantaranya telah melakukan publikasi kegiatan dana desa melalui media cetak, elektronik, online, sosialisasi dana desa melalui baliho, sosialisasi melalui mesjid, rapat resmi sampai ke warung-warung.

Bahkan, katanya melanjutkan pemerintah nagari menyurati Inspektorat dan Kejaksaan Negeri setempat agar dilakukan pemeriksaan penggunaan dana desa oleh dua instansi tersebut.

"Menurutnya terobosan hal ini luar biasa karena biasa walinagari takut diperiksa, tetapi Walinagari Koto Ranah sebaliknya. Di samping keterbukaan dalang pengelolaan," ujarnya.

Ia menambahkan selanjutnya tim penilai akan memberikan pembinaan terhadap Pemerintah Nagari dalam rangka mempersiapkan penilaian tingkat Provinsi.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dharmasraya, Maryadi menjelaskan penilaian oleh tim penilai provinsi dilaksanakan 22 November 2017 terhadap Bupati Dharmasraya, sedangkan penilaian Nagari dilakukan 7 Desember 2017.

Ia mengemukakan penilaian transparansi dana desa digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sumbar bekerja sama dengan PWI dalam menyongsong peringatan HPN 2018.

PWI Dharmasraya menyambut baik kegiatan tersebut karena banyak manfaat yang diperoleh. Seperti mengawasi penggunaan dana desa agar wali nagari tidak terlibat penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.

"Tidak saja wali nagarinya, kepala daerah juga dinilai bagaimana peran pemerintah dalam mengawal proses dana desa. Hal in akan terlihat selama proses penilaian nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dipastikan dilaksanakan di Kota Padang setelah Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengeluarkan keputusan usai melaksanakan rapat pleno di Jakarta, kata kata Ketua PWI Sumbar, Heranof dihubungi dari Padang. (*)