Agam Nilai Delapan Nagari Tentang Pengelolaan Keuangan

id Dana Desa

Agam Nilai Delapan Nagari Tentang Pengelolaan Keuangan

Dana Desa.

Lubukbasung, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menurunkan tim untuk menilai delapan nagari atau desa adat di daerah itu tentang pengelolaan keuangan nagari pada 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Agam, Rahmad Lasmono di Lubukbasung, Sabtu (11/11), mengatakan tim yang beranggotakan 13 orang ini berasal dari DPMN, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Inspektorat, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda.

Tim ini akan menilaidelapan nagari yakni, Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur dan Nagari Batu Kambiang Kecamatan Ampeknagari pada Senin (13/11).

Lalu Nagari Sungaipua Kecamatan Sungaipua, Nagari Koto Baru Kecamatan Baso, Nagari Magek Kecamatan Kamangmagek pada Selasa (14/11).

Selain itu, Nagari Tabek Sarojo Kecamatan Ampekoto, Nagari Batu Taba Kecamatan Ampekangkek dan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso pada Rabu (15/11).

"Delapan nagari yang dinilai ini memiliki nilai yang tinggi dari hasil penilaian yang dilakukan tim penilaian tingkat kecamatan," katanya.

Ia menambahkan tim ini akan turun ke nagari untuk memastikan kesesuaian asas pengelolaan keuangan nagari dengan fakta dan data di lapangan.

Setelah itu, tim menghitung kembali skor dari nagari tersebut dan skor akan dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan skor nagari.

"Nagari yang memiliki nilai yang tinggi akan kita usulkan ke Pemprov Sumbar dalam rangka penilaian pengelolaan keuangan nagari dalam rangka Hari Pers Nasional di Padang 2018," katanya.

Rencananya, tim dari Sumbar melakukan penilaian ke Agam pada pertengahan November 2017.

Penilaian ini tidak saja menilai nagari yang terbaik dan transparan dalam pengelolaan keuangan, tetapi ujungnya ada kepada pimpinan daerah, karena pada HPN nanti kepala daerah yang paling baik melaksanakan pengelolaan keuangan nagari akan diberikan penghargaan sebagai kepala daerah yang berhasil dalam melaksanakan transparasi keuangan.

"Ini perlu kita kawal sehingga nanti kita bisa berprestasi di tingkat provinsi baik itu nagai maupun pimpinan daerah," katanya. (*)