Demonstrasi Mahasiswa "Batambuah" Usai Shalat Jumat

id Aksi Mahasiswa

Demonstrasi Mahasiswa "Batambuah" Usai Shalat Jumat

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD provinsi setempat di Padang, Jumat. (Antara Sumbar/Novia Harlina)

Padang, (Antara Sumbar) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD provinsi setempat di Padang, Jumat meminta pemerintah menegakkan supremasi hukum seperti kasus KTP-E.

Aksi unjuk rasa itu dalam rangka memperingati tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla itu menyorot proses hukum kasus korupsi KTP-E yang merugikan Negara hingga Rp2,3 triliun tidak berjalan dengan baik.

Dalam aksi yang diwarnai teriakan "hidup mahasiswa" tersebut peserta aksi juga menyerukan hak angket KPK yang menjadi polemik di DPR. Mahasiswa mendesak KPK dan DPR untuk bertanggung jawab atas terjadinya kegaduhan politik akibat Hak Angket.

Kemudian mahasiswa mendesak kedua lembaga itu agar tidak membangun opini, namun mengedepankan dan mempercayakan lembaga peradilan sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan terkait hak angket.

Peserta aksi tersebut membawa atribut bendera masing-masing organisasi dan spanduk yang bertulis "kembalikan stabilitas nasional dan tegakkan supremasi hukum". Aksi yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB itu terhenti pada pukul 12.00 WIB karena bertepatan dengan ibadah shalat jumat.

Unjuk rasa kembali dimulai 13.30 WIB dan mahasiswa kembali memadati halaman DPRD, kemudian seluruh mahasiswa masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengan perwakilan anggota dewan.

Selain itu, BEM Sumbar juga mengharapkan pemerintah segera mencari solusi terkait atas utang yang mencapai 320,28 milliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp4.274 triliun berdasarkan data dari Bank Indonesia yang dirilis awal 2017.

"Oleh karena itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan harus lebih diutamakan dari sumber-sumber dana domestik non utang, karena beban utang akan membuat anggaran fiskal semakin tidak sehat," kata Kordinator Lapangan Aksi Nurul Fikri.

Hal lain yang disampaikan oleh gabungan mahasiswa dari 12 kampus di Sumbar itu, adalah masih belum terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.

"Saat ini pemerintah masih mengimpor sejumlah bahan pangan, sehingga ketahanan pangan di Indonesia tidak terjamin," ujarnya.

Kemudian, pemerintah juga mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, padahal negara ini memiliki garis pantai yang panjang mencapai 99.093 kilometer, kata dia.

Sementara Anggota DPRD Sumbar Risnaldi yang menerima mahasiswa tersebut mengatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan segera disampaikan ke pemerintah pusat.

"Draf ini kami terima dan segera disampaikan ke pemerintah," kata dia.

Risnaldi menyampaikan sebagai negara demokrasi setiap orang berhak menyampaikan aspirasi, pihaknya sebagai perwakilan rakyat siap menerima masukan dari masyarakat dan mahasiswa. (*)