Jakarta, (Antara Sumbar) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan milik pemerintah untuk memberdayakan petani kacang dan jagung di Jawa Timur.
"Kami menggandeng Perhutani, Medco dan Garuda Food untuk memberdayakan petani jagung dan kacang. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 22 sd 24 April 2017 lalu," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI, Azrul Tanjung, di Jakarta, Sabtu.
Program kemitraan bersama petani jagung dan kacang tersebut melibatkan pemangku kepentingan berbasis ormaa Islam dan Pondok Pesantren.
"Untuk jagung akan dilakukan tanam perdana bersama Ketua Umum MUI, KH Maruf Amin dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki pada tanggal 31 oktober ini di Bojonegoro", jelas Azrul.
Direktur Perhutani Jawa Timur, Sangudi, menawarkan 175.000 hektar untuk dikerjasamakan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan target swasembada pangan.
"Kami meenyiapkan lahan kurang lebih 175.000 hektare untuk dikelola karena pemerintah menargetkan swasembada pangan khususnya jagung, kedelai dan kacang tahun 2019," ungkap Sangudi.
Menurut Sangudi, masyarakat sudah biasa bertani di lahan Perhutani, yang penting bagi petani adalah untung. Sangudi menambahkan bahwa petani harus ada pendampingan.
Setelah ada perjanjian kerja sama harus ada pendampingan. Karena mereka tahunya hanya menanam. Subsidi benih dan pupuk dari pemerintah, sedangkan lahan dari Perhutani.
"Pendampingan sangat penting dilakukan selain bantuan-bantuan lainya kepada masyarakat, jika ingin berhasil maksimal", tambah Sangudi.
Sangudi berharap kerja sama itu bisa berlanjut dalam rangka meningkatkan tarap hidup ekonomi petani di Jawa Timur. Pengalaman perjanjian dengan LMDH ada dua perjanjian makro dan perjanjian mikro. (*)
Berita Terkait
MUI Sumbar dorong pemimpin dunia terus serukan kemerdekaan Palestina
Rabu, 10 April 2024 12:31 Wib
MUI: Secara astronomis bulan sudah nampak memungkinkan Rabu 1 Syawal
Selasa, 9 April 2024 18:49 Wib
Kemenag Solok lakukan pengawasan JPH serentak untuk wajib halal 2024
Minggu, 7 April 2024 14:05 Wib
MUI minta pemangku kepentingan beri literasi soal produk boikot
Minggu, 31 Maret 2024 14:10 Wib
MUI: Penggunaan istilah dan simbol agama harus pada tempat yang pas
Selasa, 26 Maret 2024 9:09 Wib
LPPOM MUI sertifikasi halal 18.701 perusahaan sepanjang 2023
Kamis, 18 Januari 2024 18:03 Wib
MUI Sumbar hadirkan Bachtiar Nasir di tausiah keummatan Palestina Adalah Kita
Minggu, 12 November 2023 5:30 Wib
MUI keluarkan fatwa haram produk pendukung agresi Israel
Sabtu, 11 November 2023 5:20 Wib