Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memaksimalkan upaya dalam pencegahan banjir di daerah itu pada tahun 2018.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II Bidang Belanja Langsung Helmi Moesim di Padang, Rabu (11/10), menyebutkan untuk mengatasi persoalan banjir di Padang memerlukan dana lebih kurang Rp225 miliar, sedangkan dana untuk hal itu terbatas.
"Dinas PUPR mengajukan anggaran sebesar Rp207 miliar dalam APBD 2018 yang akan dipergunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp64 miliar dan selebihnya nonfisik," katanya usai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 bersama mitra terkait di DPRD setempat.
Mengingat keterbatasan dana, kata Helmi, upaya yang dapat dilakukan adalah mempercepat surutnya genangan air dan mengurangi titik-titik genangan.
Ia berharap dinas terkait dapat memaksimalkan kinerja dalam upaya pencegahan banjir di tahun mendatang sehingga persoalan banjir tidak lagi menjadi sesuatu yang terus-menerus dipermasalahkan.
Sebelumnya, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Padang Fadelan Fitra Masta mengatakan banjir dan genangan air yang terjadi di Kota Padang akibat saluran sekunder yang tersumbat.
Selain itu, tambah Fadelan, saluran primer saat ini juga tidak dalam kondisi baik untuk menampung debit air untuk disalurkan ke sungai.
"Persoalan saluran ini memang menjadi prioritas kami dalam mengajukan anggaran karena dari tahun ke tahun genangan air maupun banjir di Padang selalu terjadi di tempat yang sama," katanya.
Jika tidak ada pembukaan saluran dan penambahan pompa air maka daerah langganan banjir dan genangan air di kota Padang akan tetap seperti itu, kata Fadelan. (*)
Kendati Terbatas Anggaran, DPRD Minta Dinas PUPR Maksimalkan Pencegahan Banjir
(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc/17)
