Lubukbasung, (Antara Sumbar) - Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berharap wartawan dan masyarakat ikut dalam mengawasi pelanggaran selama proses verifikasi partai politik sampai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Tanpa dukungan dari wartawan dan masyarakat, maka pelanggaran itu tidak akan terpantau dan laporan itu akan tidak lanjuti ke lapangan," kata Ketua Panwas Agam Elvies saat silaturahim dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Agam di Lubukbasung, Rabu.
Peran aktif wartawan dan masyarakat ini sangat dibutuhkan, sehingga banyak laporan pelanggaran pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.
Hal ini mengingat anggota Panwas sangat terbatas dengan jumlah tingkat kabupaten sebanyak tiga orang, tingkat kecamatan 48 orang dan tingkat nagari atau desa adat sebanyak 84 orang.
Sementara wilayah Agam sangat luas dan memiliki 16 kecamatan.
"Pengalaman pada pemilihan kepala daerah 2015, tidak ada laporan pelanggaran dari masyarakat. Melainkan hanya temuan dari anggota Panwas," tegasnya.
Saat ini panitia pegawas tingkat kecamatan, tingkat nagari belum ada dan pihaknya akan melakukan seleksi pada 2018.
Terkait verifikasi partai politik peserta pemilu, pihaknya melakukan pengawasan di KPU Agam setiap hari. Pengawasan yang dilakukan berhubungan dengan waktu penyerahan berkas.
"Kita setiap hari berada di kantor KPU Agam untuk mengawasi proses verifikasi itu. Pada verifikasi, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan tangapan tentang pengurus dan keanggotaan partai politik," katanya.
Ketua PWI Agam Lukman menyambut baik permintaan dari Panwas dan akan menindaklanjuti nantinya.
"Kami akan memberikan laporan pelanggaran pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden," katanya.
Silaturahim itu dihadiri sebanyak 14 pengurus PWI Agam yang berasal dari media cetak dan elektronik. (*)
Mengawasi Pemilu Bukan Hanya Tugas Panwas, Tapi Juga Masyarakat
Panwas Agam bersilaturahim dengan wartawan setempat. (ANTARA SUMBAR/Yusrizal)
