Semarang, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia(Polri) untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang berpotensi juga pada perubahan bentuk kejahatan yang lebih canggih lagi.
"Perubahan begitu cepat yang harus diikuti. Kalau tidak kita ikuti, kita bisa tertinggal," kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada peserta apel Satuan Wilayah atau Satwil Polri se-Indonesia di Akpol Semarang, Senin.
Ia menyebutkan dalam 10-15 tahun ke depan yang menentukan adalah generasi milenial. Mereka tidak mengikuti perkembangan melalui media mainstream atau televisi tetapi melalui gawai.
"Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik dan lainnya," katanya.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi, landscape interaksi sosial juga berubah yang yang harus sedini mungkin dikalkulasi, direncanakan dan diantisipasi.
"Kapolda, kapolres, kapolresta harus menyiapkan sejak dini, perubahan itu tidak mungkin kita hentikan. Ini pekerjaan besar kita dalam rangka antisipasi perubahan itu," katanya.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber akan lebih banyak dibanding kejahatan konvensional.
"Ini juga menyangkut stabilitas politik dan keamanan yang akan berpengaruh kepada ekonomi, investasi dunia usaha," katanya.
Menurut dia, kalau tidak punya pandangan terkait dengan perubahan itu maka semua akan terjebak hanya pada rutinitas saja.
Stabilitas politik
Jokowi menyebutkan stabilitas politik dan keamanan diperlukan negara karena yang bisa membuka lapangan kerja bukan negara tapi dunia usaha swasta. Negara memberi fasilitas agar dunia usaha mau menginvestasikan dananya.
Presiden menyebutkan dirinya sudah empat kali mengikuti kontestasi politik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Hanya pemilihan bupati yang belum.
Menurut dia, dalam kontestasi politik itu, tugas Polri adalah bagaimana mengendalikan situasi tidak panas.
"Anget boleh tapi jangan capai panas," katanya.
Presiden meminta polisi agar bertindak tegas dalam penegakan hukum jika sudah ada kondisi yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan.
"Kalau sudah membahayakan, penegakan hukum harus tegas tidak perlu melihat itu siapa," katanya.
Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Presiden juga meminta Polri menyusun rencana dan pelaksanaan pengamanan secara detil. Pemerataan potensi gangguan kamtibmas harus dimiliki sehingga langkah preventif bisa dilakukan.
"Intelijen harus punya data komplit mengenai hal ini, jangan sudah kejadian baru cari air untuk memadamkan, pencegahan lebih baik, dan siapkan alternatif solusi," katanya.
Menurut dia, polisi juga harus netral dalam kontestasi politik baik 2018 maupun 2019.
"Saya yakini dari setiap pilkada, asal TNI-Polri solid," katanya.
Ia juga menyebutkan politik Polri adalah politik negara, semua loyal dan setia kepada negara, rakyat dan pimpinan.
Presiden juga mengingatkan Polri agar melakukan penanganan konflik sosial sedini mungkin.
"Negara kita negara besar yang kadang tidak kita sadari, segera selesaikan
konflik sosial sekecil apa pun, jangan sampai membesar," kata Jokowi. (*)
Berita Terkait
Presiden Joko Widodo shalatkan jenazah Mooryati Soedibyo di rumah duka
Rabu, 24 April 2024 14:07 Wib
Presiden Jokowi: Kerja keras hebat ditunjukkan Tim Garuda Muda
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Presiden: Jadikan Hari Kartini lambang perjuangan perempuan
Minggu, 21 April 2024 10:12 Wib
Gubernur laporkan informasi bencana di Sumbar kepada Presiden
Selasa, 9 April 2024 20:27 Wib
Presiden Jokowi sebut menteri akan hadir jika diundang MK
Rabu, 3 April 2024 9:05 Wib
Jokowi apresiasi kinerja KPU selesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 10:55 Wib
Jokowi serukan solidaritas untuk Palestina pada KTT ASEAN-Australia
Rabu, 6 Maret 2024 16:04 Wib
Presiden tiba di Melbourne untuk KTT Khusus ASEAN-Australia
Senin, 4 Maret 2024 20:50 Wib