Padang Aro, (Antara Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meminta Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendata semua rumah tidak layak huni di daerah itu untuk diusulkan mendapat bantuan rehab pada 2018.
"Rumah tidak layak huni harus didata secara lengkap, nama pemilik, dan jumlah anggota keluarganya sebab banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapat bantuan dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR," katanya saat mengunjungi masjid Nurul Falah Syafrudin Prawiranegara di Nagari Bidar Alam, Solok Selatan, Kamis.
Apalagi Solok Selatan masuk salah satu daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) sehingga akan menjadi prioritas pemerintah pusat.
Salah satu prioritas pembangunan katanya, adalah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, terutama di daerah 3T.
Selain itu kata dia, masalah jamban juga masih banyak yang harus diperbaiki.
"Masih banyak warga yang buang air di sungai sehingga harus dibuatkan jamban yang layak," kata dia.
Dia menambahkan, agar Solok Selatan secepatnya keluar dari status daerah tertinggal juga menjadi tanggung jawab provinsi.
"Kita bersama-sama bekerja agar tiga kabupaten tertinggal di Sumbar bisa keluar secepatnya," kata dia.
Tiga kabupaten tertinggal di Sumbar yaitu Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai.
Sementara itu Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengatakan, akan segera melakukan pendataan semua rumah tidak layak huni di daerah itu.
"Kita segera mendatanya dan membuat proposal bantuannya untuk diajukan," katanya.
Dia berharap pemerintah provinsi ikut membantu Solok Selatan agar cepat keluar dari status daerah tertinggal.
"Kalau hanya kami yang bekerja tentu akan lama sehingga diharapkan bantuan provinsi," kata dia. (*)
Wagub Sumbar Minta Pemkab Solok Selatan Data Semua RTLH
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit foto bersama dengan anak-anak di Bidar Alam usai peringatan tahun baru Islam, Kamis (21/9). (ANTARA SUMBAR/Erik Ifansya Akbar)
