Meski Belum Ditemukan di Sumbar, Polda Tetap Antisipasi Peredaran Pil PCC

Padang, (Antara Sumbar) - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat (Sumbar) belum menemukan keberadaan pil Paracetamol, Caffeine, dan Carisoprodol (PCC) di provinsi itu.

"Kami bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk mencari keberadaan obat ilegal itu, namun masih belum ditemukan," kata Direktur Narkoba Polda Sumbar Kombes Kumbul KS di Padang, Senin.

Meski demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan obat tersebut karena bisa saja masuk ke apotek secara ilegal.

Kumbul mengatakan dalam mengantisipasi peredaran pil PCC itu pihaknya juga bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sumbar melalui seminar yang dilakukan di sekolah.

"Kami berikan pemahaman mereka bahwa jenis pil PCC ini merupakan jenis obat berbahaya," katanya.

Sosialisasi ini juga dilakukan di setiap kota dan kabupaten yang ada di Sumbar melalui jajaran Kesatuan Wilayah (Kasatwil).

"Sehingga pengawasan di daerah juga dapat dilakukan secara ketat," kata dia.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi sembarang obat, apalagi jenis obat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Peranan orang tua sangat vital dalam mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam peredaran narkotika dan mengonsumsi obat keras.

"Obat tidak dapat dikonsumsi secara sembarangan, melainkan harus melalui izin dokter. Apabila masyarakat menemukan pil PCC ini beredar secara luas segera melapor kepada pihak berwajib," kata dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Merry Yuliesday mengimbau masyarakat untuk hati-hati dalam mengonsumsi obat.

"Pastikan obat yang dikonsumsi sesuai dengan sakit yang diderita," katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar Dahnil Aswad mengimbau orang tua agar selektif dalam memilih produk makanan atau jajanan yang dikonsumsi oleh anak.

Ia meminta kewaspadaan berbagai pihak terhadap konsumsi obat yang membahayakan jiwa.

"Pengawasan terhadap anak-anak perlu ditingkatkan karena ada kemungkinan ancaman yang demikian datang ke lingkungan sekolah," katanya. (*)