Padang, (Antara Sumbar) - Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul Bahri, menyiapkan strategi untuk menerima laporan menjelang pemilihan umum Wali Kota Padang pada 2018.
"Beberapa strategi penerimaan laporan perlu dibuat untuk menelaah laporan yang masuk, apakah laporan itu memang murni tindak pidana atau bermuatan politis," kata Syamsul Bahri, di Padang, Jumat.
Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar hukum tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau kelompok tertentu.
Ia menyebutkan pada tahap awal setiap laporan yang masuk dari masyarakat akan diterima terlebih dahulu. Kemudian laporan tersebut akan ditelaah.
"Sambil menilai laporan namun tanpa menimbulkan kegaduhan, maka bisa dilakukan penelaahan secara tertutup, jangan sampai merugikan nama baik seseorang," katanya.
Selain itu ia juga meminta fungsi intelijen di bawah jajarannya bekerja secara maksimal.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Munandar, mengatakan pihaknya perlu mencermati setiap laporan yang masuk.
Mengingat seksi tersebut mempunyai kewenangan melakukan penyidikan untuk kasus korupsi sesuai ketentuan undang-undang.
"Kami perlu cermat terhadap laporan yang masuk, jika mungkin diperlukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket), tidak akan sampai memanggil atau memeriksa seseorang," katanya.
Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Fauzan, mengatakan pihaknya perlu mengumpulkan setiap informasi yang berkembang.
"Dalam hal ini kejaksaan perlu aktif dan mengikuti setiap perkembangan politik yang terjadi, intelijen punya strategi tersendiri," katanya. (*)
Kejari Siapkan Strategi Penerimaan Laporan Jelang Pilkada
Logo Kejaksaan. (Antara)
