Pemkab Solok Siap Fasilitasi Masyarakat Berdialog dengan Kementerian ESDM

id panas bumi

Pemkab Solok Siap Fasilitasi Masyarakat Berdialog dengan Kementerian ESDM

Ilustrasi - Lokasi pengeboran energi panas bumi oleh PT Supreme Energy Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. (Antara Sumbar/Iggoy el Fitra)

Arosuka, (Antara Sumbar)- Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat siap memfasilitasi masyarakat daerah Gunung Talang untuk berdialog dengan pihak Kementerian ESDM terkait proyek energi panas bumi (geothermal) di daerah itu.

Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin di Arosuka, Kamis, menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait kekhawatiran dan kecemasan mereka terhadap proyek energi panas bumi di daerah itu sangat wajar, karena dibangun di kampung halaman mereka.

Sebelumnya pemerintah setempat sudah memediasi masyarakat sekitar lokasi proyek energi panas bumi dan aspirasi itu akan disampaikan kepada Kementerian ESDM.

"Kita kan tidak ahli di bidang ini, makanya pemerintah daerah akan mengupayakan untuk memfasilitasi, mengkaji secara komprehensif dan adil, bersama-sama sehingga ada titik terang bagi semua pihak terutama masyarakat di kawasan itu," ujarnya.

Jika dari hasil kajian proyek ini membawa dampak yang membahayakan bagi masyarakat, Pemkab Solok juga tidak mau mengorbankan keselamatan masyarakat.

"Saya sudah berbicara dengan Direktur Panas Mumi Kementerian ESDM, mereka bersedia untuk berdialog dengan perwakilan masyarakat, para pakar, ahli dari perguruan tinggi yang belum sependapat dengan panas bumi, mereka juga bersedia untuk datang ke sini, dalam waktu dekat," ujarnya.

Sebelumnya ratusan masyarakat Salingka Gunung Talang yang tergabung dalam aliansi Himpunan Masyarakat Pecinta Alam Gunung Talang (HIMA PAGTA) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Solok di Arosuka, Rabu (13/9).

Mereka menolak pembangunan proyek energi panas bumi di daerah mereka karena tidak mau kampung halaman mereka yang selama ini aman dan nyaman menjadi rusak.

Indra, juru bicara demonstran mengatakan warga mencemaskan ada efek samping terhadap lingkungan dan membawa dampak buruk terhadap sektor pertanian warga. (*)