Langkah Padang Swasembada Sapi

id Sapi

Langkah Padang Swasembada Sapi

(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat mendorong warga setempat meningkatkan populasi sapi untuk memenuhi kebutuhan daging agar tidak lagi disuplai dari luar daerah.

"Masih banyak warga yang belum serius dan bersungguh-sungguh dalam beternak sapi, sehingga diperlukan penguatan-penguatan dalam rangka meningkatkan populasi ternak itu," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah di Padang, Jumat.

Ia mencontohkan pada Hari Raya Kurban beberapa hari lalu terjadi peningkatan kebutuhan dari tahun sebelumnya hingga mencapai delapan ribu ekor sapi yang dilakukan penyembelihan.

"Sebagian besar disuplai dari luar daerah," ujarnya.

Dengan demikian, katanya adanya Program Upaya Khusus Sapi/Kerbau Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab) dan keseriusan dari peternak diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sapi di daerah itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Padang, Syaiful Bahri mengatakan hanya sekitar 30 persen sapi yang bisa disediakan di Padang.

"Sapi-sapi tersebut dipasok dari Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Solok," sebutnya.

Sedangkan, dari luar Sumbar didatangkan dari Lampung, sapi Aceh, Bali dan Madura.

Hingga saat ini, katanya populasi ternak sapi di daerah itu sebanyak 22 ribu ekor, dengan program UPSUS SIWAB diharapkan dapat menjadi 23 ribu hingga 24 ribu.

"Pada 2018 ditargetkan dapat lahir pedet sebanyak 1.400 ekor," sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk meningkatkan populasi sapi melalui program Upsus Siwab 2017.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan Drh I Ketut Diarmita mengatakan, upaya peningkatan populasi sapi melalui program Upsus Siwab bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sapi impor.

Sekaligus mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Program Upsus Siwab 2017 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui strategi optimalisasi pelaksanaan inseminasi buatan di 33 provinsi. (*)