Padang Aro, (Antara Sumbar) - Realisasi serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, baru 3,81 persen periode Januari - Agustus, terendah dibandingkan organisasi perangkat daerah lainnya.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setdakab Solok Selatan Endri Karani di Padang Aro, Kamis, mengatakan, berdasarkan laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga 11 Agustus 2017 realisasi fisik mencapai 36,03 persen sedangkan realisasi anggaran baru 28,49 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp808,032 miliar dan Dinas PU paling rendah.
"Seluruh data dan laporan monitoring evaluasi OPD setiap bulannya disampaikan ke unit kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian melalui website oleh pejabat penghubung tepra Solok Selatan," jelasnya.
APBD Solok Selatan tahun 2017 sebesar Rp808,032 miliar dan pengesahannya juga terlambat.
APBD Solok Selatan sendiri baru disahkan oleh DPRD setempat pada Jumat (24 Februari 2017) .
Dia mengatakan, lima OPD yang realisasinya paling rendah di Solok Selatan yaitu PU 3,81 persen, Pemerintah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 7,56 persen.
Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informasi 10,78 persen, Dinas Perhubungan 15,37 persen dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16,30 persen.
Sedangkan yang paling tinggi realisasi anggarannya adalah Bagian Perekonomian dan Sumbar Daya Alam yang mencapai 58,87 persen.
Ia menyebutkan, masih banyak OPD yang belum menyerahkan atau membuat laporan rekapitulasi kendala dan tindak lanjut yang diperlukan.
Selain itu pada rekap monev April masih ada OPD yang tidak mengisi persentase realisasi fisik dalam laporan monev sehingga menjadi faktor rendahnya persentase fisik dalam laporan tepra.
Pelaksana tugas Kepala Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan Solok Selatan Hanif Rasimon mengatakan, bobot pekerjaan di instansinya paling tinggi pada hotmix yang mencapai 60 persen.
"Sekarang ini pekerjaan baru sampai persiapan hotmix dan itu butuh waktu cukup lama," katanya.
Proses hotmix sendiri kemungkinan baru terlaksana pada Oktober dan saat itu otomatis realisasinya akan melambung signifikan.
Terkait realisasi berdasarkan laporan monev yang hanya 3,81 persen, jelasnya kemungkinan dimasukkan sebelum rekanan mengambil termen 20 persen.
"Sekarang sudah ada paket pekerjaan besar yang mencapai 35 persen tetapi rekanan tersebut belum mengambil uang mukanya," kata dia.
Selain itu katanya, proses penandatanganan kontrak baru dilaksanakan pada Juni dan Juli 2017. (*)
Berita Terkait
Perbaikan jalan nasional di Sumbar tuntas jelang Lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 19:20 Wib
Pemprov Sumbar alokasikan Rp21,81 miliar peningkatan jalan Manggopoh-Padang Luar
Minggu, 24 Maret 2024 16:38 Wib
Akses Jalan Padang Panjang-Solok sudah bisa dilalui para pengendara
Sabtu, 23 Maret 2024 17:05 Wib
Safari Ramadhan Dharmasraya serap aspirasi di Simalidu, warga minta solusi pupuk langka hingga pelebaran jalan
Sabtu, 23 Maret 2024 8:42 Wib
Polda Sumbar: Jalan satu arah Padang-Bukittinggi berlaku 7 April 2024
Jumat, 22 Maret 2024 17:03 Wib
Sumbar evaluasi izin tambang yang diduga sebabkan jalan nasional rusak
Kamis, 21 Maret 2024 20:44 Wib
Gubernur Sumbar: Rekayasa lalu lintas satu arah efektif urai kemacetan
Kamis, 21 Maret 2024 20:43 Wib
Jalan Solok Selatan-Dharmasraya dilanjutkan dengan anggaran Rp56 miliar
Kamis, 21 Maret 2024 11:53 Wib