BPS Bukittinggi Data 3.281 Unit Usaha

id BPS

BPS Bukittinggi Data 3.281 Unit Usaha

Badan Pusat Statistik (BPS). (Antara)

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), telah mendata 3.281 unit usaha selama Agustus 2017 dalam kegiatan Sensus Ekonomi.

Kepala BPS Bukittinggi, Mukhlis di Bukittinggi, Senin, mengatakan unit usaha yang didata dikelompokkan dalam Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB).

"Dalam satu bulan itu terdata sebanyak 294 unit UMB atau baru 57 persen dan 2.987 unit UMK atau 97 persen," tambahnya.

Ia memperkirakan pendataan untuk UMK dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan ke depan sementara untuk UMB masih membutuhkan waktu jelang selesainya Sensus Ekonomi lanjutan pada akhir September 2017.

"Bagi UMB kendala seringkali ditemui ketika pemilik usaha tidak berada di tempat usaha sehingga pegawai harus menjanjikan pertemuan terlebih dahulu pada petugas sensus atau pada saat petugas sensus mendatangi tempat usaha, pemilik usaha meminta waktu karena harus menyiapkan dulu informasi yang dibutuhkan petugas," jelasnya.

Sementara dalam mendata UMK, kendala ditemui pada pedagang yang hanya beraktivitas setiap Rabu dan Sabtu saja pukul 9.00 sampai 12.00 WIB sehingga sulit ditemui.

"Di sini petugas harus pandai-pandai pula melihat situasi dan membagi waktu karena sensus yang dilakukan tidak boleh mengganggu aktivitas jual-beli para pedagang atau pemilik usaha tersebut. Tapi dari BPS, kami tetap semangati agar sensus berjalan baik," ujarnya.

Di satu bulan tersisa pelaksanaan Sensus Ekonomi, pihaknya menyiapkan tujuh orang petugas sensus yang telah selesai melakukan pendataan untuk dilatih menjadi editor yang akan memeriksa dan memperbaiki data hasil sensus.

"Total ada 71 petugas sensus. Tujuh orang yang dipilih adalah yang berkinerja baik, tidak banyak melakukan kesalahan pencatatan dan telah menyelesaikan targetnya. Setelah data diedit baru kemudian dikirim ke tingkat provinsi untuk diolah lebih lanjut," katanya.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bukittinggi, Rismal Hadi menerangkan hasil sensus ekonomi akan bermanfaat bagi pemerintah sebagai gambaran kondisi ekonomi saat ini untuk merumuskan kebijakan di masa akan datang.

"Jadi dari data hasil sensus akan menjadi pedoman dan acuan keberhasilan kebijakan pemerintah dan melihat kondisi bagaimana saja yang potensial di daerah untuk terus diperbaiki dan didorong pertumbuhannya," lanjutnya.

Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdata, agar mendukung kesuksesan pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang dibutuhkan petugas secara jelas dan informasi itu akan dijamin kerahasiaannya.

"Sensus ekonomi yang dilaksanakan BPS tidak ada kaitannya dengan pajak. Pelaku usaha juga jangan khawatir karena semua informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya," ujarnya. (*)