Jakarta, (Antara Sumbar) - DPR akhirnya membatalkan rencana pembangunan apartemen yang semula akan digunakan untuk tempat tinggal bagi para anggota dewan, pembatalan disebabkan rumah jabatan di Ulu Jami dan Kalibata masih representatif.
"Kami sudah putuskan secara bersama bahwa membangun atau menyewa apartemen tidak perlu, keputusan itu sudah final," kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.
Novanto mengatakan dirinya sudah berbicara dengan Ketua Tim Pembangunan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait pembatalan pembangunan apartemen.
Menurut Novanto, dirinya menjelaskan kepada keduanya bahwa Rumah Jabatan Anggota DPR di Ulu Jami dan Kalibata, kalau dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara, prosesnya sangat panjang sehingga tidak memungkinkan.
"Itu harus melalui proses nanti disampaikan dulu di Setneg, belum lagi proses-proses lain yang sangat panjang. Rumah Jabatan di Ulu Jami dan Kalibata masih layak bagi anggota DPR," ujarnya.
Sementara itu terkait rencana pembangunan gedung baru DPR, Novanto hanya menjelaskan bahwa kondisinya saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menampung jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang dan para stafnya.
Dia mengatakan gedung kantor di Nusantara I hanya mampu menampung 800-1.400 orang, sedangkan saat ini diisi 560 anggota DPR dan masing-masing memiliki tujuh tenaga ahli dan staf.
"Tim meminta saya untuk mempertimbangkan kembali terkait pembangunan gedung baru DPR. Nanti Pak Fahri sebagai ketua tim yang akan menjelaskan lebih rinci," ucapnya. (*)
Berita Terkait
KPK periksa Dwina Michaella anak Setya Novanto sebagai saksi kasus KTP-el
Rabu, 28 Agustus 2019 10:34 Wib
Setya Novanto ajukan PK terkait perkara korupsi KTP Elektronik
Rabu, 28 Agustus 2019 10:32 Wib
Kronologi penyalahgunaan izin berobat Setnov
Minggu, 16 Juni 2019 9:55 Wib
Ramai diberitakan narapidana korupsi KTP-E bebas pelesiran,Setnov dipindah ke Lapas Gunung Sindur
Sabtu, 15 Juni 2019 6:13 Wib
PUTRA SETYA NOVANTO DIPERIKSA KPK
Kamis, 2 Mei 2019 14:44 Wib
Izin berobat, Novanto terlihat di restoran
Selasa, 30 April 2019 9:01 Wib
KPK terima uang pengganti kasus korupsi KTP-E dari Novanto Rp862 juta
Selasa, 23 Oktober 2018 8:47 Wib
Setnov beberkan nama-nama anggota DPR dan Banggar penerima aliran uang proyek KTP-E
Selasa, 18 September 2018 17:42 Wib