Padang, (Antara Sumbar) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluarkan sertifikat hak cipta untuk enam buku berisi 18 ribu pantun ciptaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno sebagai pengakuan terhadap buah karya tersebut.
"Kemenkumham telah meneliti 18 ribu pantun ini, dan diakui murni karya Irwan Prayitno. Setelah sertifikat dikeluarkan, berarti pengutipan terhadap pantun ini harus mendapatkan izin," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso saat menyerahkan sertifikat di Padang, Minggu.
Ia menambahkan untuk mengeluarkan sertifikat seluruh pantun yang didaftarkan memang harus diteliti agar tidak ada nanti pihak yang menuntut.
Dua bulan setelah semua pantun didaftarkan, diyakini pantun tersebut memang buah karya Irwan Prayitno dan bisa diberikan sertifikat hak cipta.
Dwi mengemukakan selain untuk karya gubernur, karya masyarakat juga bisa diberikan sertifikat hak cipta dengan proses yang cukup mudah.
"Sekarang bisa secara daring hingga lebih memudahkan masyarakat. Tinggal buka laman kemenkumham, daftarkan karya untuk diterbitkan hak ciptanya," ujarnya.
Gebernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pantun yang diberikan hak cipta oleh Kemenkumham itu merupakan karya spontan dalam berbagai acara yang dihadiri.
Spontan, karena memang dibuat saat acara sesuai keadaan, tamu dan tema kegiatan.
Ia berharap cara memberikan sambutan dengan pantun itu bisa menjadi budaya di Sumbar, karena sesuai juga dengan budaya daerah. (*)
Berita Terkait
KPK tangkap tersangka kasus suap pajak di Sulsel
Kamis, 11 November 2021 8:59 Wib
STKIP Adzkia resmi jadi Universitas, Irwan Prayitno jabat Rektor
Jumat, 1 Oktober 2021 13:35 Wib
Irwan Prayitno luruskan informasi terkait polemik anggaran mobil dinas Mahyeldi-Audy
Selasa, 17 Agustus 2021 20:42 Wib
Hasil Survei Parameter Politik Indonesia: Prabowo Subianto capres terkuat
Sabtu, 5 Juni 2021 14:25 Wib
Irwan Prayitno menjadi Guru Besar Luar Biasa di UNP
Senin, 15 Februari 2021 13:52 Wib
KPU Sumbar nilai status tersangka tidak pengaruhi elektabilitas calon kepala daerah
Senin, 1 Februari 2021 11:30 Wib
KPU Sumbar nilai MK tidak berwenang mengadili gugatan Mulyadi
Senin, 1 Februari 2021 10:46 Wib
KPU Limapuluh Kota tunjuk Sudi Prayitno jadi pengacara di MK
Sabtu, 23 Januari 2021 18:02 Wib