Aliansi LSM Desak Pemkab Pasaman Barat Miliki Alat Penguji Kualitas Udara

Simpang Empat, (Antara Sumbar) - Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) mendesak pemerintah setempat menyediakan alat penguji kualitas udara. Sebab, sebagai daerah yang banyak memiliki perusahaan dan pabrik kelapa sawit tentu menghasilkan polusi udara yang tinggi.

Ketua Aliansi Lembaga Masyarakat Pasaman Barat, Helju didampingi Ketua LSM Peduli Insan Nagari, Jasmir Sikumbang mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Pemkab Pasaman Barat terkait hal tersebut.

Menurutnya, Pasaman Barat sebagai daerah perkebunan kelapa sawit jelas memiliki sejumlah pabrik kelapa sawit, dimana asap pabrik tersebut langsung sampai kemasyarakat.

Ia mengatakan ada hal ditakutkan oleh masyarakat, jika kualitas udara Pasaman Barat idak sehat lagi. Tentu akan berujung kepada peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Karena angka kematian ibu dan bayi cukup tinggi di Pasaman Barat.

"Keluhan ini sering disampaikan oleh masyarakat kepada kami. Hanya saja data pastinya kita tidak tahu, begitu juga penyebabnya. Untuk itu, kami ingin Pasaman Barat memiliki sendiri alat pengukur udara. Nanti kita akan tahu bagaimana kualitas udara itu sebenarnya," kata Jasmir Sikumbang.

Helju menambahkan, sudah saat dan menjadi prioritas Pasaman Barat untuk memiliki alat pengukur udara sendiri. Sebab selama ini Pasaman Barat harus mengukur atau menguji limbah menumpang ke provinsi atau daerah lain.

"Ini tidak bisa ditunda lagi karena kebutuhan masyarakat. Kita ingin tahu kualitas udara, apalagi untuk masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Jangan banyak korban dulu baru kualitas asap diketahui," sebutnya.

Menanggapi desakan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Edi Busti mengatakan apa yang disampaikan oleh Aliansi LSM tersebut benar adanya. Karena Pasaman Barat memiliki puluhan perusahan kelapa sawit dan pabrik.

"Apa yang disampaikan memang benar, makanya di tahun 2018 nanti kita akan memiliki alat pengukur kualitas udara sendiri," tegasnya.

Ia menjelaskan terkait dengan anggaran untuk alat ukur kualitas udara tersebut mencapai Rp900 juta.

Namun, karena ini kepentingan masyarakat maka akan diprioritaskan pada 2018.

"Hal ini sudah kita bahas juga bersama dengan pimpinan beserta DPRD. Semoga sesuai dengan rencana tahun 2018 kita memiliki alat ukur kualitas udara sendiri," katanya. (*)