Pariaman, (Antara Sumbar) - Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Laut Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andi Rusandi, menyebutkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat harus segera dimaksimalkan.
"Pengelolaan KKPD Kota Pariaman harus tetap maksimal, meskipun menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi namun semua pihak harus bekerja sama termasuk pemerintah daerah," kata dia, di Pariaman, Kamis.
Pasca peralihan kewenangan KKPD ke pemerintah provinsi ujarnya, memang masih terjadi beberapa kekurangan namun harus segera diatasi.
Ia mengatakan secara legalitas kewenangan tersebut merupakan kewajiban pemerintah provinsi, namun juga diharapkan Kota Pariaman dapat saling bersinergi dalam memajukan KKPD setempat.
Pemerintah pusat kata dia, akan terus memantau perkembangan beberapa KKPD yang ada, agar pengelolaannya tidak terabaikan pasca diterapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pengelolaan KPPD katanya, perlu memperhatikan dua hal yaitu jenis dan ekosistem. Khusus di Kota Pariaman KKPD setempat konsentrasi kepada pelestarian penyu.
Secara umum ujar dia, pasca peralihan
kewenangan tersebut menguntungkan Kota Pariaman karena tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya operasional.
"Semua anggaran seperti perbaikan sarana prasarana, akomodasi dan sebagainya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga Kota Pariaman bisa menghemat biaya," ujar dia.
Bahkan kata dia, pengelolaan KKPD tersebut apabila menghasilkan, akan dibagi ke pemerintah Kota Pariaman sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pembagian hasil itu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan setempat, Dasril meminta pemerintah provinsi setempat agar lebih meningkatkan pengelolaan kawasan Konservasi Penyu yang terletak di daerah itu.
"Pasca pengalihan konservasi penyu ke pemerintah provinsi, pengelolaan mengalami penurunan di beberapa sektor," kata dia.
Ia mengatakan beberapa yang perlu ditingkatkan seperti penambahan jumlah personel, peningkatan kualitas kebersihan lingkungan, dan pembatasan jumlah kunjungan.
"Minimal ke depannya pengelolaan oleh provinsi setara dengan yang telah dilakukan Kota Pariaman," kata dia.
Konservasi penyu ujar dia, merupakan salah satu ikon Kota Pariaman dalam menarik kunjungan wisatawan ke daerah itu. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik sehingga memiliki dampak ekonomis dan pariwisata. (*)
Berita Terkait
BMKG dorong pakar kebumian kaji potensi gempa bumi di Laut Jawa
Minggu, 24 Maret 2024 9:11 Wib
Imigran etnis Rohingya terdampar di tengah laut
Kamis, 21 Maret 2024 13:46 Wib
Serangan udara baru AS-Inggris targetkan Houthi di Yaman
Selasa, 5 Maret 2024 9:02 Wib
Jasa penjualan air laut
Rabu, 31 Januari 2024 14:59 Wib
Penenggelaman kapal Angkatan Laut untuk mendukung konservasi
Jumat, 26 Januari 2024 11:52 Wib
Gubernur minta Sumbar majukan budi daya lobster laut
Kamis, 25 Januari 2024 15:34 Wib
BMKG: Gempa M5,9 guncang wilayah Laut Banda, tidak berpotensi tsunami
Rabu, 24 Januari 2024 9:14 Wib
Pengetatan penjagaan di Pelabuhan Laut usai 53 napi kabur
Selasa, 9 Januari 2024 20:58 Wib