Gubernur Nilai Kebiasaan Buruk Buang Air Besar Kendala Sanitasi Sumbar

id gubernur

Gubernur Nilai Kebiasaan Buruk Buang Air Besar Kendala Sanitasi Sumbar

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. (Antara)

Padang, (Antara Sumbar) - Budaya dan kebiasaan masyarakat terkait buang air besar sembarangan (BABS) di Sumatera Barat (Sumbar) bisa menjadi kendala dalam rencana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), karena itu harus menjadi salah satu perhatian utama.

"Masyarakat adalah kunci utama keberhasilan sanitasi, karena itu sosialisasi pada masyarakat penting untuk dilakukan," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Rabu.

Ia menambahkan itu usai membuka pertemuan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Menurutnya saat ini, bahkan di Padang sebagai ibu kota provinsi, kebiasaan masyarakat BABS masih bisa ditemukan, terutama pada daerah aliran sungai.

Pada masa lalu, hal itu bisa jadi sudah biasa, tetapi sesuai perkembangan zaman seharusnya tidak bisa lagi diterima karena bisa menjadi potensi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar sungai.

"Masyarakat yang masih membawa kebiasaan masa lalu ini harus diberikan pemahaman pentingnya sanitasi, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi lingkungan masyarakat," jelas dia.

Irwan menerangkan percepatan program sanitasi itu memang sangat diperlukan karena progresnya selama ini terkesan lamban.

"Orang sudah bicara membuat pemukiman di luar angkasa, kita masih berkutat dengan hal yang seharusnya telah menjadi kebutuhan bersama. Harusnya kita malu," ujar dia.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar, Eri Nofiardi yang membawahi Kelompok Kerja Sanitasi di provinsi itu mengakui kebiasaan masyarakat BABS menjadi salah satu kendala program sanitasi.

Data yang ada menurut dia sekitar 23 persen masyarakat Sumbar masih melakukan kebiasaan itu hingga perlu sosialisasi yang lebih giat agar angkanya bisa ditekan.

Secara umum, pada 2016 akses layak sanitasi di Sumbar baru mencapai 52, 93 persen dari target 85 persen dan akses dasar sekitar 8,06 persen dari target 15 persen.

Sementara 39,1 persen masih belum memiliki akses sanitasi termasuk untuk BAB.

Eri mengakui perlu kerja keras untuk memenuhi target sanitasi di Sumbar hingga tahun 2019. (*)