TdS 2017, Bukittinggi Ajukan "Circuit City"

id TdS

TdS 2017, Bukittinggi Ajukan "Circuit City"

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat mengajukan circuit city atau balapan mengelilingi kota dalam gelaran balap sepeda internasional Tour de Singkarak 2017.

"Pertama kalinya terpilih sebagai lokasi grand finish kami ingin pebalap menikmati hal yang berbeda sehingga mengusulkan circuit city. Pebalap akan mengelilingi Bukittinggi," kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bukittinggi, Erwin Umar di Bukittinggi, Senin.

Pemko Bukittinggi mengajukan tiga pilihan rute yang akan dilalui pebalap dan akan diputuskan setelah dilakukan survei.

"Survei jalur dilaksanakan pada 3 sampai 11 Agustus 2017. Untuk jalur di Bukittinggi, survei dilaksanakan pada 11 Agustus 2017. Setelah itu baru bisa diputuskan apakah usulan kita diterima atau tidak," ujarnya.

Ia menyebutkan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan TdS 2017, telah disiapkan dana awal sebesar Rp500 juta namun ia menilai dana tersebut dapat segera tertutupi dengan efek berkelanjutan yang didatangkan dari ajang tersebut.

"Pada saat pelaksaannya, hotel-hotel akan terisi oleh peserta dan tamu, ini akan mendatangkan pajak yang kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah. Ajang ini juga akan menggerakkan ekonomi seperti pada usaha kuliner dan souvenir. Selanjutnya, tentu Sumbar akan lebih dikenal," katanya.

Ajang Tour de Singkarak 2017 akan dilaksanakan pada 18 sampai 26 November 2017, ditunda dari jadwal sebelumnya pada 10 sampai 18 Oktober 2017.

Direncanakan para pebalap akan melalui sembilan etape namun dapat berubah sesuai hasil survei jalur sementara lokasi grand start ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar dan grand finish di Bukittinggi.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tersebut memanfaatkan ajang balap sepeda internasional itu untuk memperkuat identitas wisata halal.

"Misalnya dalam menyajikan kuliner dan kebudayaan harus sesuai dengan indikator halal," katanya.

Selain itu pemerintah daerah juga diminta memunculkan potensi pariwisata yang dimiliki misalnya dengan memasang baliho tentang gambaran potensi wisata di masing-masing daerah. (*)