DPR Minta Kementerian Buat Program Manfaatkan Hutan

id ketua

DPR Minta Kementerian Buat Program Manfaatkan Hutan

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (tengah) disambut dengan peralatan musik tradisonal setempat saat kunjungan kerja ke Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariman, Sumatera Barat, Minggu (30/7). Edhy Prabowo meminta sejumlah kementerian membuat program untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi hutan. (ANTARA SUMBAR/Aadiaat M. S.)

Parit Malintang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta sejumlah kementerian membuat program untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi hutan.

"Jutaan hektare hutan lindung telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola," kata Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariman, Sumatera Barat, Minggu.

Namun, apabila hanya memanfaatkan hutan untuk perkebunan saja maka program untuk memberdayakan masyarakat melalui Perhutanan Sosial tidak akan maksimal, katanya.

Oleh sebab itu, lanjutnya sejumlah lembaga negara di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian harus ikut mengambil andil.

Andil tersebut seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program pemberdayaan masyarakat dengan membuat kolam untuk beternak ikan di lahan Perhutanan Sosial yang memiliki air melimpah sehingga penghasilan masyarakat tidak dari perkebunan saja.

"Begitu juga dengan hutan yang berpotensi dijadikan pertanian," katanya.

Ia mengatakan selama program dari sejumlah kementerian tersebut bertujuan untuk masyarakat maka pihaknya akan ikut membantu.

"Namun saya yakin sejumlah kementerian telah mulai membuatnya tapi karena aturan mungkin ada kendala," ujarnya.

Menurutnya kendala aturan tersebut bisa dibicarakan dan mekanismenya dapat disusun sehingga tidak terjadi permasalah di kemudian hari.

Sementara itu, Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto menyebutkan ada 12,7 juta hektare hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

"Kita tidak membagi-bagi lahan tapi memberikan izin seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola hutan guna meningkatkan perekonomian mereka," kata dia.

Program itu didasari banyaknya orang miskin di Indonesia karena masyarakat tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi.

"Melalui Perhutanan Sosial inilah kita berharap dapat menekan angka kemiskinan serta ilegaloging di negara ini," ujar dia. (*)