Arosuka, (Antara Sumbar) - Bupati Solok, Sumatera Barat, Gusmal meminta masyarakat yang sudah melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak, agar dapat menjadikannya sebagai sarana pendidikan politik yang baik.
"Pelaksanaan pilwana serentak dapat dijadikan sebagai ajang pembelajaran bagi semua warga bagaimana proses politik itu terjadi hingga terpilihnya seorang pemimpin," katanya di Arosuka, Jumat (28/7).
Sebanyak 16 dari 74 nagari di Kabupaten Solok melaksanakan Pilwana serentak pada Kamis (27/7). Secara umum, proses pelaksanaan pilwana berjalan lancar dan aman tanpa kendala berarti.
Ke 16 nagari yang melaksanakan pilwana tersebar di 10 kecamatan yaitu Paninjauan, Sibarambang, Kuncir, Aripan, Koto Sani, Panyakalan, Bukit Tandang, Muaro Paneh, Kinari, Jawi-jawi, Aie Luo, Paninggahan, Lolo, Kampuang Batu Dalam, Salimpat dan Alahan panjang.
Bupati menjelaskan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha dasar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati nilainilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun.
"Dalam arti luas pendidikan politik diarahkan untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara untuk ikut menentukan jalannya pembangunan," ujarnya.
Hak pilih yang diberikan oleh masyarakat dengan mendatangi lokasi pemungutan suara merupakan bentuk penyaluran hak politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.
Karena pemerintahan nagari merupakan struktur pemerintahan terendah di Sumbar, layaknya desa di daerah lain.
"Semua masyarakat saya minta agar menghormati hasil pilwana, dan juga semua calon wali nagari harus menerima hasil dengan ikhlas dan tidak menyesal dan memprotes suara masyarakat," ujarnya.
Meskipun tidak ada wali nagari yang mampu meraih suara hingga 100 persen, namun itu bukan alasan untuk tidak ikut mendukung program yang dilaksanakan nantinya.
"Kalau sudah terpilih, itu adalah wali nagari kita bersama," ujarnya.
Ia berpesan jangan ada lagi kelompok-kelompok, sehingga menghambat jalannya pembangunan dan roda pemerintahan di nagari.
Dalam pemenuhan prinsip demokrasi, kata Bupati, pelaksanaan pemilihan wali nagari dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Oleh karena itu diperlukan sinergi stakeholders pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar pemilihan wali nagari serentak dapat terlaksana dengan aman, damai, lancar, tertib serta jujur dan adil.
"Pemilihan wali nagari merupakan representasi dari penerapan demokrasi di tengah masyarakat. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana demokrasi ini bisa berjalan baik," ujarnya.
Pelantikan wali nagari terpilih diagendakan pada 18 sampai 30 September 2017 yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing nagari. (*)
Bupati: Jadikan Pilwana Sarana Pendidikan Politik bagi Masyarakat
Seorang warga menyalurkan aspirasinya pada Pilwana serentak di Kabupaten Solok. (Antara Sumbar/Tri Asmaini)
